Breaking News:

Berita Malinau Terkini

Tak Ada Formasi Guru Agama, 150 Perwakilan GTKHNK Malinau, Minta DPRD Fasilitasi Hearing Terpadu

Perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non-Kategori (GTKHNK) di Malinau.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Ilustrasi, Rapat dengar pendapat tenaga kontrak dan DPRD Malinau di Kantor DPRD Malinau, Provinisi Kalimantan Utara, beberapa waktu lalu 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Perwakilan Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer non-Kategori (GTKHNK) di Malinau meminta dukungan DPRD berkaitan nasib tenaga pengajar kontrak di Malinau.

Khususnya, terkait tidak adanya formasi guru agama di Malinau pada penerimaan CASN 2021, baik CPNS, maupun PPPK Guru.

Ketua Komisi 1 DPRD Malinau, Dolvina Damus menyampaikan telah menerima dan berencana akan menindaklanjuti permintaan tersebut.

Baca juga: BREAKING NEWS Puluhan Orang Demo, Dugaan Ada Kecuragan Seleksi Pegawai Honorer di Pemkab Malinau

"GTKHNK ini merupakan wadah bagi guru dan tenaga kependidikan yang berusia 35 tahun. Mereka minta kepada komisi 1 difasilitasi untuk hearing terpadu," ujarnya, Minggu (17/7/2021).

Menurutnya, secara keseluruhan, jumlah guru dan tenaga pendidik kontrak yang berusia di atas 35 tahun di Malinau berjumlah 150 orang.

Baca juga: DPRD Malinau Temui Perwakilan Unjuk Rasa, Tuntut Seleksi Pegawai Honorer Pemkab Dibatalkan

Nasib guru agama di Kabupaten Malinau menuai simpati dari Komisi 1 DPRD Malinau. Sebab dari 290 formasi PPPK Guru, tidak ada satupun formasi guru agama.

"Baik CPNS maupun PPPK tahun ini, tidak ada satupun formasi guru agama di Malinau. Kita akan agendakan RDP terkait masalah ini, mereka minta dukungan dari kami di Komisi 1 untuk difasilitasi," katanya.

Ketentuan swafoto CPNS 2021 saat mengunggah ke laman sscasn.bkn.go.id. (Kolase TribunKaltara.com / sscasn dan TribunKaltara)
Ketentuan swafoto CPNS 2021 saat mengunggah ke laman sscasn.bkn.go.id. (Kolase TribunKaltara.com / sscasn dan TribunKaltara) (Kolase TribunKaltara.com / sscasn dan TribunKaltara)

GTKHNK dibentuk untuk memperjuangkan nasib guru dan tenaga kependidikan usia 35 tahun ke atas di seluruh Indonesia.

Dolvina Damus menjelaskan, wadah tersebut secara khusus dibentuk untuk mendorong diterbitkannya Keputusan Presiden atau Keppres pengangkatan guru menjadi PNS.

Baca juga: Guru Honor Ngadu ke DPRD Malinau: Belasan Tahun Mengabdi, Tak Lolos Seleksi Pegawai Honorer

Hearing terpadu tersebut nantinya akan menyatukan pikiran dan dukungan dari seluruh simpatisan di daerah, baik organisasi profesi maupun institusi daerah.

"Selama ini mereka bergerak sendiri memperjuangkan dikeluarkannya Keppres pengangkatan sebagai PNS tanpa tes. Supaya perjuangannya terpadu, mereka minta komisi 1 fasilitasi hearing terpadu, ada PGRI, Diknas dan Pemda.

Baca juga: Soal Unjuk Rasa Tolak Hasil Seleksi Pegawai Honorer, Bupati Tunggu Informasi dari DPRD Malinau

Surat mereka masuk minggu lalu. Sudah kami sampaikan, nanti bentuknya seperti apa akan dibahas saat RDP," ucapnya.

(*)

Penulis : Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved