OPINI

Groundbreaking IKN 'Sepakunegara', Langkah Menuju Indonesia Maju dan Berkeadilan

PENETAPAN Ibu Kota Negara (IKN) di 'Sepakunegara' merupakan kebijakan inovatif Pemerintahan Joko Widodo, karena merupakan kebijakan sangat strategis.

Editor: Sumarsono
ISTIMEWA
Tangkapan layar gambar desain burung garuda untuk Istana Negara baru di Kalimantan Timur karya dari Nyoman Nuarta. (Istimewa) 

·  Risiko bencana yang minimal

·  Berada di tengah Indonesia,

                                   

·  Lokasi berdekatan dengan lokasi yang berkembang

·  Memiliki infrastruktur lebih lengkap,

·  Dan lahan milik pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Jokowi berargumen bahwa alasan memindahkan IKN keluar pulau Jawa adalah karena beban pulau Jawa sudah terlalu berat denga penduduk yang telah mencapai 150 juta orang atau 54% dari total penduduk Indonesia.

Selain itu beban Jakarta sebagai ibu kota sudah terlalu berat sebagai pusat pemerintahan, pusat keuangan, pusat bisnis, hingga pusat perdagangan dan jasa termasuk bandara dan pelabuhan terbesar.

Setelah penetapan calon IKN baru, menurut Sekretaris pada Sekretariat Pembangunan IKN Bappenas, Juli 2020 direncanakan soft groundbreaking yakni mulai membangun jalan akses ke IKN baru.

Selanjutnya menurut Dirjen Cipta Karya Danis Sumadilaga akan dilakukan tahapan pembangunan IKN termasuk groundbreaking yang akan dimulai diakhir Oktober 2020.

Namun saat itu rencana groundbreaking belum dilaksanakan karena masih mempersiapkan regulasi pendukung pembangunan IKN. groundbreaking IKN hingga akhir Desember 2020 belum bisa dilaksanakan karena sejumlah hal yang masih perlu dipersiapkan.

Memasuki 2021, dunia dilanda pandemi Covid-19 yan membuat pemerintah terbagi perhatiannya dengan penanggulangan Covid-19.

Meski demikian pemerintah terus mengupayakan realisasi pembangunan IKN yang menurut Menteri Bappenas akan dilaksanakan groundbreaking pada 17 Agustus 2021.

Meskipun segala hal teknis sudah siap untuk groundbreaking di tanggal 17 Agustus 2021, namun pemerintah masih menunda pelaksanaannya karena Rancangan UU IKN belum disahkan DPR dan masih fokus menangani Covid-19.

Baca juga: Tak Temukan Kesepakatan, Persoalan Tapal Batas Daerah Wlayah IKN Diserahkan Kemendagri

Halaman
123
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved