Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Oknum PNS di Tarakan Diduga Terlibat Vaksinasi Berbayar, Berikut Tanggapan Wali Kota Khairul

Wali Kota Tarakan dr Khairul menyikapi dugaan keterlibatan vaksinasi berbayar yang dilakukan satu oknum PNS di instansi vertikal Kantor Kesehatan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, M.Kes. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKANWali Kota Tarakan dr Khairul menyikapi insiden dugaan keterlibatan vaksinasi berbayar yang dilakukan satu oknum PNS di instansi vertikal Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas II Tarakan.

Dikatakan Khairul, ini kemungkinan terjadi karena adanya faktor suplay and demand. Sam dengan kasus penyalahgunaan subsidi lain, karena adanya kebutuhan masyarakat lebih besar dari suplai.

Vaksin contohnya kata Khairul. Vaksinasi saat ini masuk dalam aturan wajib disertakan dalam persyaratan keberangkatan. Namun lanjutnya suplai di Tarakan terbatas.

Baca juga: Oknum Pelaku Vaksinasi Berbayar di Tarakan Akui Tawarkan Satu Paket dengan Swab PCR & Tiket Pesawat

“Bahan logistil terbatas. Maka apa yang terjadi,akan ada upaya orang berusaha mendapatkan surat keterangan meski harus berbayar dan mungkin tidak vaksinasi,” bebernya.

Ia melanjutkan,agar bisa berangkat. Apalagi yang benar-benar mendesak.

Baca juga: Imbau Jangan Mudah Percaya, Jubir Satgas Covid-19 Tarakan Tegaskan Vaksinasi dari Pemerintah Gratis

“Karena adanya kebutuhan lalu ada orang tadi, oknum petugas yang memiliki integritas kurang baik ya, dengan adanya kebutuhan tadi maka jadi celah. Termasuk PCR kemarin. Karena mahal dan terbatas dan orang butuh akhirnya dipalsukan,” bebernya.

Kembali lagi pada faktor suplai dan demand. Jika kebutuhan lebih besar dari barang yang disuplai maka tentu potensi terjadi upaya untuk memenuhi kebutuhan dengan alasan tertentu.

Kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat Pantai Amal di Kota Tarakan dilaksanakan di Mako Yonmarharlan XIII Tarakan.
Kegiatan vaksinasi massal bagi masyarakat Pantai Amal di Kota Tarakan dilaksanakan di Mako Yonmarharlan XIII Tarakan. (TRIBUNKALTARA.COM/ DOKUMENTASI DISPEN LANTAMAL XIII TARAKAN)

“Dan menempuh dengan cara tidak benar. Seperti terjadi saat ini. Dan saya kira ini bisa jadi peluang kalau nanti integritas staf kita kurang baik. Dan dalam hal ini sebagai wali kota tidak mungkin bisa mengawasi sampai sedetail itu. Kembali ke kesadaran masing-masing,” tegasnya.

Disamping lanjutnya, logistic harus disediakan dan diperbanyak. Kemudian prosedur dipermudah dan jika bisa harga dipermurah. Contohnya PCR sekarang lebih murah setelah diturunkan harganya menjadi Rp 525 ribu.

Baca juga: Benarkan VD Berstatus PNS, KKP Kelas II Tarakan Bantah ada Vaksinasi Covid-19 Berbayar

“Jika harga terjangkau, prosedur gampang maka saya rasa secara hati dan moral tidak akan menempuh cara yang tidak benar karena barangnya tersedia,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved