BPJAMSOSTEK Tarakan Gelar FGD dengan Pemprov Kaltara Terkait Inpres No 2 Tahun 2021

BPJAMSOSTEK Tarakan Gelar FGD dengan Pemprov Kaltara Terkait Inpres No 2 Tahun 2021

Ho/BPJAMSOSTEK Tarakan
BPJAMSOSTEK Tarakan dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara saat memberi santunan di tengah-tengah acara FGD terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 di Hotel Luminor Jl. Sabanar Lama Tj. Selor Kabupaten Bulungan, Jumat, (3/12/2021) (Ho/BPJAMSOSTEK Tarakan) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kantor Cabang Tarakan melakukan Focus Group Discussion (FGD) dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara terkait Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 di Hotel Luminor Jl. Sabanar Lama Tj. Selor Kabupaten Bulungan, Jumat, (3/12/2021).

Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) membahas tentang Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

Adapun Inpres tersebut berisi tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk menjamin perlindungan kepada pekerja dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tarakan Rina Umar menyampaikan Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) ini dilakukan bersama dengan Pemerintah Provinsi Kaltara untuk meningkatkan kerjasama mengenai peningkatan manfaat program BPJS Ketenagakerjaan kepada tenaga kerja formal maupun informal di daerah Kalimantan Utara.

"Melalui kegiatan ini kami berharap kerjasama antara BPJAMSOSTEK dengan pemerintah setempat di Wilayah Kalimantan Utara terjalin dengan baik mengenai perluasan kepesertaan bagi para pekerja dan pemberi kerja," jelasnya.

Baca juga: Hingga November 2021, BPJAMSOSTEK Tarakan Sudah Bayar Klaim Rp 73,3 Miliar

Rina menjelaskan sesuai dengan UU RI NO 24 Tahun 2011 Pasal 15 yaitu Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikuti.

Namun sampai saat ini masih banyak pemberi kerja belum melakukan kewajibannya untuk melindungi para pekerja dengan mendaftarkan kepesertaan di BPJS Ketenagakerjaan.

Senada dengan yang disampaikan Rina Umar, Kepala Kantor BPJS Ketenagakerjaan Kabupaten Bulungan Ahmad Bisyri menegaskan semua pemangku kepentingan diharapkan dapat memahami peningkatan manfaat program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Nantinya supaya informasi manfaat program tersampaikan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada.

"Melalui sosialisasi ini diharapkan kita mengetahui dan memahami bersama betapa pentingnya manfaat jaminan sosial untuk para pekerja, khususnya non asn atau para pekerja penerima upah maupun bukan penerima upah (pekerja mandiri, dan dapat memberikan perlindungan jaminan sosial secara menyeluruh," ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved