Bea dan Cukai Tarakan Tak Temukan Pelanggaran Dokumen San Marino & Eight, HAKI Bukan Syarat Ekspor

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC) TMP B Tarakan belum lama ini melakukan pemeriksaan enam kontainer berisi rokok yang berasal dari Jawa Timur.

Terkait pemeriksaan yang dilakukan pihak Bea dan Cukai Tarakan terhadap enam kontainer rokok, sebelumnya pihak Bea dan Cukai Tarakan menerima informasi dari Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) Kaltara diduga adanya pelanggaran. Kemudian pihak Bea dan Cukai menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan.

Ini disampaikan Yoga Swara Kasi Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP B Tarakan kepada TribunnKaltara.com.

Yoga menjelaskan, sebenarnya pemeriksaan dan pengawasan terkait bongkar muat di Pelabuhan Malundung Tarakan adalah hal yang biasa dilakukan pihak Bea dan Cukai Tarakan.

Baca juga: Dokumen 6 Kontainer Isi Rokok Asal Jatim Diperiksa, Kabinda Kaltara Beber Masih Telusuri HAKI Merek

“Hanya mungkin kemarin karena teman-teman Binda Kaltara ikut mendampingi kami melakukan pengawasan,” urainya.

Ia melanjutkan tupoksi Bea dan Cukai dalam hal ini melakukan pemeriksaan dokumen dan kedua pemeriksaan fisik dalam hal masuk jalur merah.

Adapun terhadap enam kontainer yang diatensi, hasil pemeriksaan dokumen dan fisik tidak ditemukan pelanggaran atau permasalahan dari sisi kepabeanan.

Ia mengakui, PT Kaltara Jaya Abadi (KJA) dalam hal ini sebagai perusahaan trader yang mengurusi pengangkutan dan proses ekspor rokok sebanyak 6 kontainer ke Filipina tersebut sudah lama beroperasi.

Baca juga: San Marino & Eight Rokok Produk Lokal Pasuruan, PT KJA Tegaskan HAKI Dimiliki Sejak Tahun 2018

“Sudah lama mengeskpor dan rutin. Tapi rutinnya bukan sebulan sekali. Artinya sudah beberapa kali melakukan ekspor rokok keluar negeri,” urainya.

Ia melanjutkan, sebenarnya banyak perusahaan rokok yang berasal dari Jawa Timur dan Jawa Tengah melakukan ekspor dan melalui Kantor Bea dan Cukai Kota Tarakan.

Ia awalnya menerima informasi adanya ketidaksesuaian dokumen dengan barang yang dikirim dari Surabaya.

Setelah disaksikan bersama tidak ditemukan pelanggaran. Total enam kontainer dimana satu kontainer berisi 1.000 kardus.

Ia menjelaskan lebih jauh, dalam proses ekspor ada dokumen yang dipersyaratkan. Kemudian hasil dari penelitia dokumen persyaratan tersebut nantinya akan dilihat dan dicek apakah dokumennya valid dan benar.

“Jika valid dan benar, kemudian kegiatan ekspor dan impor bisa dilaksanakan,” urainya.
Adapun saat ini di Bea dan Cukai Tarakan semua terinput by sistem Lembagan Nasional Single Window (LNSW). Semua instansi terkait dengan kegiatan ekspor impor, saat ini tidak perlu lagi datang ke masing-masing instansi tersebut.

“Misalnya terkait pembatasan kalau misalnya ada barang yang memerlukan izin contoh dari Kemendag maka bisa diaprove di LNSW. Sistemnya berjalan di sana. Kalau pengguna jasa ini tidak memiliki izin yang dipersyaratkan maka dia tidak akan mensubmit dokumen ke Bea dan Cukai Tarakan,” ucapnya.

Ia menegaskan HAKI tidak dipersyaratkan dalam kegiatan ekspor. Menyoal HAKI, harus ada aduan dari pemegang merek sah. Jika tidak ada aduan atau laporan maka tidak mensyaratkan HAKI.

“Kalau misalnya ada permintaan, yang namanya HAKI, nanti akan direkam. Kita udah ada sistemnya juga direkam misalnya merek Samsung android, dianggap palsu kemudian ada pemasukan ke kami maka kami bisa menindaklanjuti atas laporan dari pemegang HAKI Samsung itu,” urainya.

Baca juga: Daftar Harga Terbaru Rokok per Januari 2022, Mulai dari Rokok Kretek hingga Rokok Putih

Jika tidak ada laporan maka tidak diperlukan. Ia melanjutkan sejauh ini jika tidak ada complain dari pemegang merek bisa dinyatakan aman.

Dilanjutkan Yoga, ia mencontohkan pernah kejadian di Semarang ada pulpen memiliki merek HAKI yang diduga dipalsukan. Dalam hal ini pihak Bea dan Cukai memiliki catatan dalam sistem sehingga begitu ada kegiatan impor dari China dengan merek sama yakni Standar, maka langkah yang dilakukan yakni men-delay terlebih dahulu.

“Dan kemudian diambil contoh barangnya. Kami sampaikan kepada yang punya merek itu. Apakah asli apa enggak. Begitu ketahuan, yang menentukan asli dan palsu ya pemegang merek si produsen itu,” urainya.

Saat ini lanjutnya, tindak lanjut barang itu diserahkan kepada UU Kepabeanan dan untuk kepemilikan HAKI masuk ke UU Hak Cipta.

Dalam proses ekspor sekali lagi ditegaskannya HAKI tidak dipersyaratkan. Kecuali ada laporan.

“Apalagi untuk ekspor rokok tidak dipersyaratkan dan saya rasa untuk semua jenis ekspor tidak dipersyaratkan,” tegasnya.

Ditambahkan Kadri Ansyari, Kasi Kepala Seksi Penyuluhan dan Layanan Informasi KPPBC TMP B Tarakan, pada dasarnya jika menemukan kasus seperti yang terjadi kemarin, jika ada keberatan dari pemegang merek asli pemilik HAKI, bisa melaporkan ke Bea dan Cukai.

“Pemegang merek yang melaporkan ke pihak Bea dan Cukai baru bisa ditindaklanjuti Bea dan Cukai Tarakan. Dalam hal ini Bea dan Cukai akan menganggap menjadi masalah jika ada laporan. Selama ada laporan dan harus yang membuat laporan adalah pihak pemegang asli merek yang memiliki HAKI produk yang diekspor dan dirugikan,” urainya.

Baca juga: Pengacara PT Kaltara Jaya AbadI Sunan Kalijaga Tegaskan HAKI Masih Berlaku: Saya ke Sini Liburan

Ia memberikan contoh merek Levis banyak yang ditemukan level pemalsuannya mulai dari KW 1 KW 2. Sepanjang Levis tidak melaporkan ke kepolisian bahwa ada beredar maka tidak ditindaklanjuti.

Berkaitan kemarin Binda Kaltara melalukan koordinasi akan informasi diduga tidak memiliki kesesuaian merek atau mencari kepemilikan HAKI merek rokok San Marino dan Eight.

“Binda kemarin hanya menemukan informasi. Harus ada laporan ke Bea Cukai dulu karena yang menindaklanjuti di kepabeanan Bea dan Cukai,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah