Berita Kaltara Terkini
Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Akademisi Unmul Sebut Masyarakat Harus Disiapkan Alih Profesi
Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Akademisi Unmul sebut masyarakat harus disiapkan alih profesi.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Proyek KIPI Tanah Kuning-Mangkupadi, Akademisi Unmul sebut masyarakat harus disiapkan alih profesi.
Akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Prof. Dr. Rudianto Amirta menyampaikan, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui terkait rencana pembangunan kawasan industri dan pelabuhan internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi.
Ketidaktahuan itu, kata Rudianto, berdampak pada kekhawatiran akan pembangunan KIPI.
Baca juga: Kapolda Kaltara Daniel Adityajaya Sebut Irjen Pol Bambang Kristiyono Sebagai Pioner & Arsitek Polda
Menurutnya, kekhawatiran dan pertanyaan-pertanyaan masyarakat tentang untung dan rugi proyek KIPI dapat dijawab lewat kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS dari pembangunan KIPI.
Menurutnya dengan KLHS, maka langkah antisipasi dari dampak pembangunan kawasan industri dapat dilakukan sejak dini. Salah satu yang dapat diantisipasi ialah terkait peralihan profesi masyarakat.
"Memang sekarang masih banyak yang tidak tahu terkait KIPI ini, kekhawatiran itu dapat terjawab dengan KLHS, saya pikir diawal memang harus diperkuat kajian lingkungan jadi resikonya ke depan bisa kita minimalisir," kata Rudianto Amirta.
"Kalau resiko di KIPI itu tentu ada perubahan komunitas masyarakat dari nelayan menjadi industri, dan nanti kemungkinan ada zoning baru dan itu berdampak pada bagan-bagan nelayan yang akan bergeser kalau manufakturnya berjalan," sambungnya.
Ia menilai, masyarakat di sekitar harus disiapkan untuk peralihan profesi, selain itu pihaknya juga menyarankan agar Kaltara segera membuka politeknik ataupun program studi (prodi) di kampus-kampus, yang dibutuhkan oleh industri di Tanah Kuning-Mangkupadi.
Ini dilakukan, agar masyarakat Kaltara tidak menjadi penonton dari industri hijau yang digadang menjadi yang terbesar di dunia.
"Tentu harus ada penguatan untuk peralihan profesi, kita harus melakukan itu agar jangan sampai setelah ini berjalan yang muncul hanya komplain-komplain saja, tentu harus dipersiapkan prodi-prodi yang jurusannya in line dengan kebutuhan industri manufaktur di sana jadi memang harus dibuat di sini," kata Dekan Fakultan Kehutanan Unmul.
Terpisah, Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH) Bulungan, Wahyuni Astuti mengatakan, kawasan hutan di sekitar wilayah KIPI, tepatnya di Desa Mangkupadi tidak akan terdampak pembangunan KIPI.
Dengan demikian, Wahyu Astuti menjelaskan, masyarakat di Mangkupadi dapat memanfaatkan program perhutanan sosial dengan luas sekitar 4.000 hektar yang telah berlangsung sejak 2018 lalu.
"Kawasan hutannya masih tetap," kata Wahyu Astuti, Senin (31/1/2022).
Baca juga: Jabat Kapolda Kaltara, Irjen Pol Daniel Adityajaya Fokus ke Ibu Kota Negara dan KIPI
Dengan program perhutanan sosial, pihaknya berharap, masyarakat dapat memanfaatkan peluang ekonomi dari pembangunan KIPI.
"Masyarakat di sana kita buat agar bisa memiliki penghasilan, jadi mereka bisa memasok bahan pangan," ujarnya.
"Sekarang produksinya madu kelulut, jamur dan juga merica, dan ke depan juga ada agroforesty jadi ada bahan pangan di sana jadi selain mencukupi kebutuhan mereka juga menjadi penunjang kehidupan," tuturnya.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi