Inventarisasi Aset Masih Berlangsung, Bupati Bulungan: Tak Ada Relokasi Sebelum Lokasi Baru Dibangun

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Inventarisasi Aset Masih Berlangsung, Bupati Bulungan: Tak Ada Relokasi Sebelum Lokasi Baru Dibangun.

Pemkab Bulungan, bersama tim percepatan dan evaluasi investasi daerah, terus melakukan komunikasi dan inventarisasi terhadap sejumlah aset milik pemerintah daerah di areal calon kawasan industri hijau Indonesia di Desa Tanah Kuning – Mangkupadi, Kecamatan Tanjung Palas Timur.

Seperti diketahui, KIPI atau (Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional) ini akan dibangun di seluas 10.100 hektare.

Baca juga: Dinas DPMD Bulungan Ungkap Masih Banyak Batas Desa Bermasalah, Begini Penyebabanya 

Selain itu, sebagian proyek KIPI berada di areal yang sebelumnya perkebunan sawit, lalu sebagian lagi di juga berada di kawasan pemukiman warga, yaitu di Kampung Baru, Desa Mangkupadi.

Belum ada kepastian, terkait bagaimana ganti untung terhadap sekitar 200 kepala keluarga (KK) yang terdampak tersebut.

Jika pun harus relokasi, Bupati Bulungan Syarwani, menegaskan agar terlebih dahulu dipastikan penempatan dan bangunan pemukiman yang akan ditempati nanti.

Bupati mengatakan, penghitungan dan pendataan terhadap fasilitas umum maupun fasilitas sosial juga harus dipastikan terlebih dahulu, khususnya yang ada di dua desa itu, kemudian untuk relokasi atau ganti rugi sifatnya masih opsional.

“Saya sudah sampaikan juga persoalan ini ke kementerian, bahwa tidak ada relokasi, jika belum ada bangunan baru yang disiapkan bagi warga masyarakat oleh pihak pengembang, jadi bangun dulu perumahan bagi masyarakat Kampung Baru itu, lalu kemudian ada relokasi,” ujarnya.

Syarwani juga menegaskan, jangan sampai masyarakat dipindahkan, sementara lokasi baru belum dibangun atau bahkan belum tahu di mana lokasinya.

“Jangan sampai menyusahkan masyarakat yang ada di sana, termasuk kepala desa atau bahkan kami di kabupaten (pemkab),” ungkapnya.

Menurutnya, karena terdampak langsung, maka fasilitas yang ada di dua desa ini juga harus dipastikan, sebab jika terdampak maka harus dikembalikan atau diganti sama seperti semula.

Baca juga: Pemeriksaan Sample Covid-19 Gunakan PCR Dinilai tak Akurat, Dinkes Bulungan: Tidak Ada Pilihan Lain

Apabila bangunan sekolah, maka harus dibangunkan sekolah baru. Begitu pun rumah ibadah, badan jalan atau fasilitas lainnya.

“Jika ada jalan yang masuk dalam kawasan industri, maka ada jalanan baru yang dibuka untuk digunakan masyarakat setempat. Kalau jalan kembali jalan, kalau rumah kembali rumah, itu harapan kami,” bebernya.

Begitu pun jika merupakan lahan milik pemerintah desa, maka perlu dibebaskan terlebih dahulu.

“Itu komitmen yang kami lakukan. Semua aset yang dibangun baik dari APBD maupun APBDes harus dihitung, ketika berada dalam kawasan, maka tentu itu harus diganti rugi,” ujarnya.