Berita Kaltara Terkini
Kabid Humas Polda Kaltara Tegaskan, Polisi Tidak Ikut Campur Urusan Demokrasi & Loyal Kepada Atasan
Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada demokrasi di institusi TNI dan Polri.Kedisiplinan antara masyarakat sipil dengan TNI & Polri berbeda.
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi | Editor: Junisah
lihat foto
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Presiden RI Joko Widodo menyatakan bahwa tidak ada demokrasi di institusi TNI dan Polri.
Jokowi juga menyebut kedisiplinan antara masyarakat sipil dengan TNI dan Polri adalah hal yang berbeda.
Pernyataan tersebut disampaikannya dalam rapat pimpinan (rapim) bersama TNI Polri beberapa waktu lalu.
Baca juga: Sempat Terkendala Data, TNI dan Polri Ditarget Salurkan Bantuan Bagi 4.500 PKL & Warung di Tarakan
Menurut Kabid Humas Polda Kaltara, Kombes Pol Budi Rachmat, personel kepolisian, sesuai arahan Presiden RI tidak ikut campur dalam urusan demokrasi.
Kombes Pol Budi juga menegaskan kedisiplinan anggota kepolisian haruslah loyal dan tegak lurus terhadap atasan.
Baca juga: FGD Penguatan Demokrasi untuk Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltara
"Polri tidak boleh ikut dalam urusan demokrasi, itu penekanan dari Presiden RI pada saat rapim kemarin," kata Kombes Pol Budi Rachmat, Jumat (4/3/2022)
"Loyalitas juga tegak lurus, karena Polri ini netral kan tidak berpihak kemana pun, dan memang di kepolisian kita tidak punya hak pilih," sambungnya.
Tidak adanya demokrasi di kepolisian juga dimaknai dalam kebebasan berekspresi.
Menurut Kombes Pol Budi Rachmat, tidak hanya anggota kepolisian saja yang diatur, tetapi keluarga anggota kepolisian khususnya keluarga inti juga harus mengikuti aturan yang berlaku di internal kepolisian.
Baca juga: Cegah Penularan Covid-19 di Lokasi Wisata, Personel TNI dan Polri Imbau Masyarakat Patuhi Prokes
"Keluarga inti polisi juga diatur ya, anak istri, yang pasti keluarga inti ya," tuturnya.
(*)
Penulis: Maulana Ilhami Fawdi
