FGD Penguatan Demokrasi untuk Meningkatkan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia di Kaltara

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN -  Berlangsung di Ballroom Hotel Luminor, Jl. Sabanar Lama, Tanjung Selor, Bulungan digelar Focus Group Discussion (FGD) penguatan demokrasi untuk meningkatkan capaian Indek Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Kaltara.

Kegiatan ini digagas Badan Pusat Statistik (BPS).

"FGD merupakan salah satu tahapan pengumpulan data dalam rangka penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia.

Baca juga: Ikut FGD Indeks Demokrasi Indonesia, Lembaga Adat Dayak Kaltara Ajak Masyarakat Mendukung IKN

FGD ini diperlukan untuk menyempurnakan review berita melalui media dan review dokumen kebijakan publik," ungkap Kepala BPS Provinsi Kaltara Tina Wahyufitri, Kamis (3/2/2022).

Tina mengatakan, tujuan FGD adalah untuk melakukan verifikasi dan konfirmasi terhadap data yang diperoleh dari review surat kabar dan dokumen.

Acara turut dihadiri dari Wakil Ketua DPRD Kabupaten Bulungan Hamkah, Sekretaris Lembaga Adat Dayak Yunus Luat, dan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Kaltara Hermawan.

Baca juga: Pemprov Bertekad Pertahankan dan Memperkuat Tren Positif Indeks Demokrasi di Kalimantan Utara

"Pendataan IDI di Kaltara dilakukan 3 tahap, seperti pendataan IDI di berbagai provinsi lain, yakni review surat kabar, pengumpulan dokumen, dan FGD.  Review media ini setiap harinya BPS membaca koran dari 1 Januari hingga 31 Desember," jelasnya.

Tina juga menyebut analisis media juga diperoleh dari scrapping data dari 7 portal berita online lokal dan nasional

"Ada 7 portal media online lokal dan nasional, dan pengumpulan dokumen berupa Perda, Pergub, Perbub, Surat Edaran, dan Data resmi lainnya dari K/L/D/I terkait yang termasuk ke dalam indikator IDI," ujarnya.

Baca juga: Kepala BPS Kaltara Tina Wahyufitri Beber Catatan Inflasi Sebesar 2,73 Persen Sepanjang 2021

Tina juga mengingatkan kepada seluruh elemen masyarakat tetap menjaga kerukunan antar kelompok masyarakat, tetap menjaga kondusifitas hubungan sosial tanpa melanggar nilai-nilai demokrasi.

"Ada peran seluruh elemen oranisasi masyarakat dan pemerintah daerah harus selalu transparan dalam transparansi pengelolaan anggaran dan bisa diketahui diakses oleh publik secara mudah," ujarnya.

(*)