IPM Terendah se-Kaltara, Anggota DPRD Nunukan Gat Khaleb: Bukan Soal Gedung, Tapi Kualitas SDM

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Anggota DPRD Nunukan, Gat Khaleb sebut Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan gagal paham soal pengelolaan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Diketahui IPM Kabupaten Nunukan, selama tiga tahun terakhir ini, terendah se-Kalimantan Utara (Kaltara). Pada tahun 2019 IPM Nunukan sempat 66,32, lalu pada 2020 turun menjadi 65,79. Sementara itu pada 2021 IPM Nunukan naik menjadi 66,46.

Meski IPM Nunukan setahun terakhir ini sempat naik, namun jika dibandingkan 4 kabupaten/ kota lainnya di Kaltara, peringkat IPM Nunukan tiga tahun terakhir, tetaplah rendah.

Baca juga: Dua Tahun Terakhir IPM Nunukan Terendah se-Kaltara, Bupati Asmin Laura: Beda Satu Poinlah dengan KTT

Menurut Gat Khaleb, indikator penentu IPM harus segera mendapat atensi serius dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Nunukan seperti pendidikan, kesehatan, termasuk pengeluaran per kapita.

Indikator IPM, kata Gat tidak bisa berdiri sendiri, melainkan harus sejalan. Lantaran tiap indikator punya korelasi satu dengan yang lainnya.

"Seberapa banyak warga di Kabupaten Nunukan yang telah mendapat pelayanan kesehatan yang baik. Warga di wilayah III tidak bisa menjangkau layanan di perkotaan, karena tidak punya biaya. Banyak anak putus sekolah atau tidak bisa mengakses perguruan tinggi, karena faktor ekonomi," kata Gat Khaleb kepada TribunKaltara.com, Sabtu (19/03/2022), pukul 12.30 Wita.

Baca juga: BKIPM Tarakan Sebut Sarpras Penjualan Ikan di Pasar Nunukan tak Layak, Berikut Catatan & Rekomendasi

Anggota Komisi III Fraksi Demokrat itu, mengatakan Pemkab Nunukan gagal paham dengan peningkatan IPM. Karena menganggap pembangunan gedung sekolah dapat membawa IPM Nunukan keluar dari peringkat ke-5 se-Kaltara.

Bahkan, ia katakan Pemkab Nunukan kurang memperhatikan pengembangan sumber daya manusia (SDM).

"Saya tidak setuju kalau dibilang IPM bisa naik dengan membangun gedung sekolah. Walaupun banyak gedung sekolah dibangun, tapi masyarakat tidak bisa sekolahkan anaknya di situ karena masalah ekonomi. Bukan soal gedung, tapi kualitas SDM," ucapnya.

Ia menuturkan konsentrasi dunia pendidikan hari ini adalah soal peningkatan kapasitas dan kapabilitas tenaga pendidik.

Apalagi kata Gat, konsep merdeka belajar ala Menteri Nadiem Makarim yang meminta guru-guru dapat merancang metode pembelajaran berbasis project untuk memacu kreativitas peserta didik.

"Kalau bicara soal merdeka belajar hubungannya dengan kapasitas dan kapabilitas guru. Dan harus didukung dengan dukungan sarana ajar yang bagus," ujarnya.

Lanjut Gat,"Seberapa besar pemerintah daerah menyekolahkan pegawainya untuk S2 dan S3. Hanya diberikan dana Rp3 juta per orang, lalu selesai," tambahnya.

Belum lagi, para guru mengabdi di wilayah pelosok yang masuk dalam kawasan blank spot (tanpa jaringan internet).

Banyak guru honorer di Nunukan yang tidak lulus tes PPPK berkali-kali, lantaran waktu yang seharusnya maksimal digunakan untuk menjawab soal, terpotong hanya karena tidak bisa mengoperasikan komputer.

"Nyalahin komputer aja tidak bisa. Arahkan kursor komputer minta bantuan pengawas ujian. Mereka harus dibekali pengetahuan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Tapi sayangnya konsentrasi Dinas Pendidikan tidak kesitu. Bicaranya gedung melulu. Peningkatan kualitas SDM lewat," tuturnya.

Baca juga: BKIPM Kembali Cek Mutu Ikan di Nunukan, Darmansyah Harap Pemda Terlibat Dalam Perawatan Pasar

Buku Bacaan Untuk Siswa Tidak Ada

Gat menilai pemerintah daerah acuh tak acuh dengan sekolah yang berada di wilayah pelosok perbatasan.

Ia mencontohkan, buku bacaan untuk menunjang pengetahuan siswa di sekolah-sekolah pelosok tidak ada sama sekali.

"Satu bidang studi, bukunya hanya satu itupun pegangan guru. Siswa mencatat seperti model pendidikan 10 atau 20 tahun yang lalu. Pemerintah menjawab buku sudah tersedia melalui anggaran dana BOS. Faktanya dana BOS itu tidak cukup untuk membeli buku bacaan, karena banyak digunakan menggaji guru honorer," ungkapnya.

Kebijakan Pemkab Tidak Berpihak Pada UMKM

Gat juga menyorot kebijakan Pemkab Nunukan yang menurutnya tidak berpihak pada pelaku UMKM. Ia kembali mencontohkan, selama ini saat agenda pemerintahan selalu mendatangkan makanan dan minuman dari restoran.

"Rapat pemerintahan, konsumsinya catering dari restoran, bagaimana UMKM mau hidup. Kalau bicara standar hidup layak, ya harus berdayakan UMKM kita. Mereka harus dibina dan diberdayakan. Jangan hanya kasi bantuan lalu dilepas," imbuhnya.

Berikut data yang dihimpun dari website resmi Badan Pusat Statistik (BPS) masing-masing 5 kabupaten/ kota dan Provinsi Kaltara selama dua tahun terakhir (2020 dan 2021):

Baca juga: Stok Ikan Tanjung Selor Belum Tercukupi, BKIPM Sebut jadi Alasan Masuknya Ikan Ilegal dari Malaysia

-Malinau: 71,94; 72,32

- Bulungan: 71,10; 71,80

- Tana Tidung: 66,97; 67,76

- Nunukan: 65,79; 66,46

- Tarakan: 75,83; 76,23

- Kaltara: 70,63; 71,19

Sementara itu, peringkat IPM dari 5 kabupaten/ kota dan Provinsi Kaltara selama dua tahun terakhir (2020 dan 2021):

- Malinau: 2,00; 2,00

- Bulungan: 3,00; 3,00

- Tana Tidung: 4,00; 4,00

- Nunukan: 5,00; 5,00

- Tarakan: 1,00; 1,00
- Kaltara: 22,00; 22,00

(*)

Penulis: Febrianus Felis