Berita Bulungan Terkini
Lahan Relokasi Desa Kampung Baru Diperluas 50 Hektare, Bupati Syarwani Bicarakan Dulu dengan Warga
Rencana relokasi warga Kampung Baru yang terdampak pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi Bulungan.
Penulis: - | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Rencana relokasi warga Kampung Baru yang terdampak pembangunan Kawasan Industrial Park Indonesia (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Bulungan terus dipersiapkan. Bahkan, Pemkab Bulungan berencana melakukan perluasan.
Bupati Bulungan, Syarwani saat dikonfirmasi via telfon membenarkan rencana penambahan lahan seluas 50 hektare (ha).
"Benar, ada rencana penambahan lahan seluas 50 hektare. Dan proses relokasi tidak ada dianggarkan melalui APBD (anggaran pendapatan belanja daerah). Semua dari pengembang. Jadi, ini komitmen yang kami bangun bersama pengelola kawasan," ungkapnya Jumat (1/4/2022).
Baca juga: Dipanggil Menko Marves LBP, Bupati Bulungan Minta Relokasi Warga Kampung Baru Dapat Perhatian Khusus
Namun, kata Syarwani, hal tersebut akan dikomunikasikan lebih lanjut bersama dengan warga di Desa Mangkupadi, Kampung Baru dan pengembang kawasan industri.
"Penambahan baru perluasan lahan seluae 50 hektare ini, akan kami sampaikan lebih lanjut dengan pihak warga desa Mangkupadi, Kampung Baru, pak RT, Camat dan pengembang kawasan industri dalam waktu dekat," ucapnya.
Dalam hal ini, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) juga memberikan atensi khusus ke Pemkab Bulungan. Khususnya, terkait percepatan pembangunan kawasan industri tersebut.
Baca juga: Terdampak Pembangunan KIPI, Pemkab Bulungan Siapkan Lahan 50 Ha untuk Relokasi Warga Kampung Baru
"Percepatan ini banyak hal. Baik di dalam kawasan maupun di luar kawasan yang berkaitan dengan rencana relokasi," ungkapnya.
Terpisah, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Bulungan, Errin Wiranda menyampaikan beberapa waktu lalu Pemprov Kaltara dan Pemkab Bulungan telah menggelar rapat dengan perwakilan Kemenko Marves.
"Rapat sama MenkoMarves itu membahas terkait progres yang sudah dilalukan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan dan pemprov Kaltara," ungkapnya.

Tak hanya itu, Errin menambahkan Kemenko Marves bersama Pemkab Bulungan dan Pemprov Kaltara akan membentuk gugus tugas KIPI.
"Nantinya, tim ini (Gugus Tugas KIPI) akan bersinergi dengan seluruh kegiatan di kawasan industri yang berkaitan dengan perizinan, administrasi maupun kegiatan opersional," ungkapnya.
Lebih lanjut kata Errin, dengan adanya tim gugus tugas ini komunikasi akan lebih maksimal.
Baca juga: Soal Relokasi Fisik Permukiman Warga Kampung Baru, Malam Ini Bupati Bulungan Lakukan Rapat Terbatas
Meski demikian, Errin rencana relokasi kawasan Kampung Baru juga menjadi bagian yang dibahas oleh Kemenko Marves. Bahkan, saat ini pemerintah telah menyiapkan lahan seluas 50 hektare.
"Sekarang ini pengelola kawasan sudah melakukan sosialisasi. Alhamdulilah, masyarakat mendukung adanya persiapan perluasan lahan relokasi lahan seluas 50 hektare,"ujarnya.
Sementara itu Erin sampaikan, pengembang akan melakukan proses pembangunan di tempat relokasi yang sudah disiapkan. Apalagi saat ini masterplan sudah berproses.
"Tetapi, kalau melihat kondisi sekarang ini kemungkinan luasaan lahan relokasi yang sudah disiapkan itu akan diperluas, dan masterplan sedang berproses," ungkapnya.
Bahkan, kata Errin lahan yang ada saat ini akan ditambah seluar 50 hektare. Menyoal apakah lahan sebelumnya sudah dilakukan pembebasan, Errin menyatakan bahwa hal itu sudah dilakukan.
"Informasinya, lahan 50 hektare yang sebelumnya kita siapkan itu statusnya sudah clear and clean, dan akan penambahan lagi 50 hektare," ungkapnya.
Baca juga: Relokasi Lahan Warga di Desa Kampung Baru Mangkupadi Masih Berlansung, Ditarget Rampung 1 Tahun
Errin Wiranda, menyebutkan bahwa yang menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mempercepat proses relokasi tersebut.
Untuk tahap awal, akan dilakukan land clearing atau pembukaan lahan. Selanjutnya, akan dilakukan pembangunan fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos).
"Semua akan dipersiapkan supaya tidak menimbulkan masalah baru dikemudian hari, seperti fasum fasos akan kami laksanakan segera pembangunan di sana," ungkapnya.
(*)
Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi