Jadi Stimulus Ekonomi, BKAD Kaltara Dorong OPD Realisasikan Belanja Anggaran Negara di Awal Tahun

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Jadi stimulus gerakan ekonomi, BKAD Kaltara dorong OPD realisasikan belanja negara di awal tahun.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltara berpesan agar belanja anggaran negara dilakukan di awal tahun.

Sehingga, belanja anggaran negara tidak menumpuk di akhir tahun.

Baca juga: Jalur Tidak Resmi Masih Banyak, Pembangunan PLBN di Perbatasan Negara Terus Dilanjutkan

Menurut Kanwil DJPb Kaltara, anggaran negara ialah stimulus dalam menggerakan perekonomian.

Karenanya, semakin cepat dibelanjakan maka semakin cepat pula perputaran ekonomi yang terjadi.

Merespons hal tersebut, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara, Denny Harianto mengatakan, pihaknya senantiasa mendorong organisasi perangkat daerah (OPD) membelanjakan anggaran di awal tahun.

"Kalau kami dorong sebenarnya, uang kita stand by, fasilitas untuk uang muka sebagainya sudah ada silakan," kata Denny Harianto, Rabu (6/4/2022).

Pihaknya tak menampik, adanya semacam kebiasaan atau budaya di OPD untuk meningkatkan realisasi belanja OPD pada akhir tahun.

Kendati demikian, Denny mengatakan, hal tersebut tidak menjadi masalah, sepanjang hasil akhir belanja anggaran di masing-masing OPD dapat dipertanggungjawabkan.

"Tapi memang ada kebiasaan, termin biasanya sekaligus di akhir, terlihat biasanya di bulan Juli masih 50 persen, begitu di bulan Desember sudah 90 persen," ungkapnya.

Baca juga: Kekuatan Pendanaan Rendah, Soal SOA Penumpang Tahun 2022, Ini Reaksi Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan

"Buat saya bagus secara manajeman kas, bagus artinya uangnya terjaga saja, dan kalau saya sebenarnya melihat hasil akhir," ucapnya.

Lebih lanjut, Denny mengatakan, pihaknya hanya dapat mendorong OPD untuk mempercepat belanja anggaran di awal tahun, lantaran BKAD bukan sebagai satu-satunya pihak yang melaksanakan belanja anggaran.

"Kami kembali kepada usulan teman-teman OPD saja, kami mengimbau saja, karena untuk pelaksanaannya kan di OPD," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi