Kekuatan Pendanaan Rendah, Soal SOA Penumpang Tahun 2022, Ini Reaksi Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Kekuatan pendanaan rendah, soal SOA Penumpang tahun 2022, ini reaksi Wagub Kaltara Yansen Tipa Padan.

Pihak Dishub Kaltara menyampaikan belum dapat memastikan pelaksanaan program subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang yang berasal dari APBD Kaltara di tahun 2022.

Menurut pihak Dishub Kaltara, saat ini layanan SOA penumpang ke wilayah pedalaman dan perbatasan Kaltara, masih mengandalkan subsidi yang berasal dari APBD Nunukan dan APBN.

Baca juga: Universitas Kaltara Bakal Buka Program Studi Bahasa Inggris & Mandarin, Syarwani: Masih Dilaporkan

Saat ditanyakan mengenai rencana SOA penumpang yang berasal dari APBD Kaltara, Wagub Kaltara, Yansen Tipa Padan menyampaikan, kendala anggaran yang dihadapi pemprov saat ini.

"Saat ini bisa dibayangkan kekuatan dana kita untuk membiayai seluruh daerah tentu masih rendah," kata Yansen Tipa Padan, Rabu (5/4/2022).

"Tentu ini persoalan rill di Kalimantan, ada banyak hal daerah yang belum tercover karena kemampuan dana," ungkapnya.

Kendati mengungkapkan kendala kemampuan anggaran yang dihadapi oleh Pemprov Kaltara, Wagub Yansen tidak menyampaikan secara gamblang terkait kepastian pelaksanaan SOA penumpang dari APBD Kaltara tahun ini.

"Niatnya seluruhnya, tapi kalau yang dialokasikannya sedemikan rupa, apa yang bisa dilakukan," ujarnya.

Lebih lanjut, Wagub Yansen justru meminta perhatian pemerintah pusat terkait masih buruknya akses jalan darat di Kaltara seperti di wilayah Apau Kayan.

Baca juga: Malaysia Buka Pintu Perbatasan, DPMPTSP Kaltara Sebut Jalur Barang dan Orang Juga Akan Dibuka

Dirinya pun berharap, pemerintah pusat dapat turun tangan menghadirkan solusi terkait masalah keterisolasian wilayah yang masih dihadapi Kaltara saat ini.

"Tidak bisa dimungkiri kita butuh sinkronisasi tanggung jawab, jadi ini yang kita angkat, dan saya bersyukur ada respon dari pusat seperti dari DPD kemarin," katanya.

"Kita harap DPR juga bicara, sehingga nanti ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah pusat," tuturnya.

Penulis: Maulana Ilhami Fawdi