Soal Kenaikan BBM Jadi Tuntutan Mahasiswa, Pertamina Tarakan Singgung Perang Rusia vs Ukraina

Selanjutnya, membahas persoalan LPG, yang dikatakan naik adalah khusus yang Non-Publik Service Obligation (N-PSO). Di antaranya ada ukuran 5,5 Kg.

“Sementara yang Public service obligation (PSO) yang ukuran 3 kg bersubsidi harganya masih sama sesuai HET. Rp 16.700 harga darat dan Rp 18.700 untuk harga pesisir,” sebutnya.

Sementara untuk kategori NPSO ada kenaikan harga di kisaran Rp 1.600 sampai Rp 2.600 per kilogramnya.

Sehingga sekali lagi, ia menegaskan LPG 3 kg tidak ada mengalami kenaikan harga atau pun penurunan harga. Sementara LPG NPSO, kenaikan tidak begitu siginifikan.

“Pemakaiannya di Tarakan sangat kecil. Terkait persentasenya kecil. Kalau terkait persentasinya, sekitar 7,5 persen secara nasional pemakaian NPSO. 92,5 persen masih memakai yang ukuran 3 kg,” tegasnya.

Kemudian terkait Pertalite, harganya saat ini justru mengalami penurunan.

Konsumsi pertalite di Tarakan sangat besar pemakaiannya.

“Sehingga seharusnya secara keseluruhan kita malah diuntungkan di Tarakan. Karena hanya 10 persen saja pakai Pertamax. Kecuali teman-teman balik dari sini pakai Pertamax. Turut membantu beban negara, beban Pertamina yang Rp 3.500 yang saya sampaikan sebelumnya,” tegasnya.

Wali Kota Tarakan, dr. Khairul, turut menambahakan, ini sudah menjadi kebijakan pemerintah pusat dalam hal menaikkan harga.

Salah satunya karena salah satu dampak perang Rusia-Ukraina.

Baca juga: Mahasiswa Tarakan Sampaikan 3 Tuntutan, Inginkan Kepastian Tersedianya BBM & Migor Jelang Idul Fitri

“Rusia penghasil 50 persen minyak Eropa dan 20 persen minyak dunia. Berakibat pada suplai menurun menyebabkan harga minyak naik. Rusia saat ini bukan disibukkan jual minyak melainkan perang. Sehingga kami kami di sini hanya meneruskan kebijakan. Dan itu bukan kebijakan pemkot,” ujarnya.

Ia sangat terbuka jika ada kritik dan saran serta masukan dari aksi ini termasuk aspirasi yang disuarakan mahasiswa ke pusat.

“ Saya siap teruskan ke pemerintah pusat, ke DPR RI, Peresiden. Termasuk tadi dijelaskan Pertamina. Pemkot tidak punya kewenangan dalam regulasi UU Migas. Kami cuma minta pertanggungjawaban moral. Masalah harga tidak ada kewennagan. Dan kami mewakili rakyat jika ada menolak, kami teruskan penolakannya,” pungkasnya. (*)

Penulis: Andi Pausiah