Pernah tak Disetujui Menpan RB, Kapolres Bulungan Harap, Polres Tana Tidung Segera Terbentuk

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Tim Pembemtukan Polres Tana Tidung telah melakukan pengecekan lokasi dan validasi data pendukung usulan pembentukan Polres di Kabupaten Tana Tidung.

Kapolres Bulungan, AKBP Ronaldo Maradona mengatakan, usulan pembentukan Polres Tana Tidung sudah pernah dilakukan di tahun sebelumnya.

Namun, usulan tersebut kata dia, belum mendapat persetujuan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB).

Baca juga: Soal Pembentukan Polres Tana Tidung, Karorena Polda Kaltara: Data Pendukung Harus Dilengkapi

"Tahun ini kembali ajukan usulan pembentukan Polres Tana Tidung dan peningkatan tipe di Polres Bulungan.

Kita sangat berharap, usulan-usulan kita ini bisa disetujui," ujarnya kepada TribunKaltara.com, Jumat (13/5/2022)

Diketahui saat ini, Polres Bulungan membawahi dua wilayah. Yakni Kabupaten Bulungan dan Kabupaten Tana Tidung.

Baca juga: Besok, Jumat 13 Mei 2022 Tim Pembentukan Polres Tana Tidung Bakal Berkunjung, Berikut Agendanya

Dengan luasnya wilayah hukum Polres Bulungan dan personel yang terbatas, tentu membuat layanan menjadi kurang maksimal.

"Tidak bisa optimal, dan polisi hadir diberbagai tempat pada waktu yang sama juga tentu sangat sulit, karena keterbatasan personel dan luasnya wilayah tadi," ungkapnya.

Menurutnya, usulan pembentukan Polres Tana Tidung ini tentu memberikan dampak positif untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di Kabupaten Tana Tidung.

Tak dipungkiri, rasio polisi di Kabupaten Tana Tidung dengan jumlah penduduk Tana Tidung saat ini, tentu sangat mencukupi.

Baca juga: Ditahan di Rutan Polres Bulungan, AKBP Ronaldo Maradona Tegaskan Perlakuan Briptu Hasbudi Sama

"Tapi jika dibandingkan dengan luas wilayah, ini termasuk salah satu ya paling luas. Sehingga polisi mesti mengatur wilayah yang cukup luas ini," katanya.

Dia meminta dukungan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk segera menyiapkan data-data yang sekiranya diperlukan dalam pengusulan nantinya.

"Karena tanggal 13 Juni nanti, kami akan memaparkan situasi terakhir di lapangan, dan didukung dari data yang memang harus terverifikasi dari tiap-tiap yang berwenang ,untuk disampaikan di jakarta," tuturnya.

(*)

Penulis: Risnawati