Berita Tarakan Terkini

Komisioner Kompolnas Sebut Kasus Ballpress Diduga Milik Briptu Hasbudi Kejahatan Korporasi 

Sampai saat ini, penyidikan 1.080 ballpress dalam 17 kontainer diduga melibatkan Briptu Hasbudi masih berproses.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Dr A Wahyurudhanto, MSi saat meninjau truk yang ikut menjadi alat bukti dan kontainer yang mengangkut ballpress. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Sampai saat ini, penyidikan 1.080 ballpress dalam 17 kontainer diduga melibatkan Briptu Hasbudi masih berproses.

Statusnya sendiri saat ini sudah dinaikkan dari proses penyelidikan ke penyidikan per 6 Mei 2022 kemarin.

Dikatakan Dr.A.Wahyurudhanto,M.Si, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), untuk saat ini sudah dalam on the track dan ini juga dibuka untuk public. Ia juga menilai kasus ballpress ini masuk dalam kejahatan korporasi.

Baca juga: Komisioner Kompolnas Tinjau 17 Kontainer Ballpress Diduga Milik Birptu Hasbudi, Saat Ini Penyidikan

"Karena ini kejahatan korporasi. Kejahatan korporasi tidak mungkin hanya satu orang. Pasti ada banyak orang sehingga kita harus hati-hati betul apakah ada keterlibatan internal atau eksternal itu harus betul-betul didalami," ujarnya.

Sehingga lanjutnya, penyidik yang akan berangkat ke Jakarta di pekan ini, akan mendengarkan penjelasan dari saksi ahli dan ini sangat penting sebelum proses penetapan tersangka.

“Untuk menetapkan tersangka, syarat minimal yakni ada dua alat bukti harus terpenuhi terlebih dahulu. Jangan sampai nanti ada pra peradilan. Saya sudah ingatkan betul kepada Dirreskrimsus ini kasus besar dimana menjadi perhatian publik dan dimana semua mengawasi," bebernya.

Baca juga: Kuasa Hukum Briptu Hasbudi Sebut Ballpress Bukan Milik Kliennya, Syafruddin: Travel Jasa Angkut 

Jangan sampai lanjutnya, nanti muncul pra peradilan sehingga harus betul-betul clear dalam proses penetapan tersangka.

Ia melanjutkan, memang ada indikasi keterlibatan HSB. Namun indikasi ini bukan indikasi langsung ke yang bersangkutan.

"Karena diduga punya banyak pion-pion, orang-orang, dan ini yang harus didalami. Saya kira karena ini era keterbukaan, transparansi,” tegasnya.

Dr.A.Wahyurudhanto,M.Si, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat meninjau truk yang ikut menjadi alat bukti dan kontainer yang mengangkut ballpress.
Dr.A.Wahyurudhanto,M.Si, Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) saat meninjau truk yang ikut menjadi alat bukti dan kontainer yang mengangkut ballpress. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Lebih lanjut membahas kejahatan korporasi, ia menjelaskan, dengan alat bukti salah satunya menggunakan kontainer maka tidak mungkin dikerjakan polisi.

“Tentu ada instansi lain, mulai dari Bea Cukai, ada pelabuhan dan siapa yang benar dan salah ini belum diketahui semua. Nanti proses penyidikan harus berjalan dengan aturan. Makanya itu minta Kompolnas mengawal. Kompolnas tidak punya kewenangan penyidikan tetapi kami punya kewenangan koordinasi," tegasnya.

Kewenangan koordinasi di sini di antaranya lanjut Wahyurudhanto, bisa dengan Kejaksaan, Yudisial, KPK, lembaga lain. Pihaknya juga berkoordinasi rutin dengan Kemenko.

Baca juga: 17 Kontainer Berisi Ballpress Diduga Milik Briptu Hasbudi Bakal Diperiksa Ulang, Ini Alasannya

Sehingga lanjutnya, harapannya jika ini dikawal, akan melancarkan proses penyidikan.

Kembali ditanya jika ternyata Hasbudi dan pion ditetapkan tersangka? Dikatakan A. Wahyurudhanto, pihaknya tidak bisa mengira atau mengada-ada. Jika ada keterlibatan oknum maka harus dibenahi.

"Ini persoalan tidak sederhana. Saya sampaikan kemarin ke teman Bulungan, polisi itu sejak dia dididik maka dia dididik menjadi orang yang baik," jelasnya.

Maka lanjutnya, polisi harus menjadi pelindung, pengayom. Tapi karena lingkungan, karakter, orang baik bisa berubah karakternya.

Baca juga: Update Kasus Ballpress di Tarakan, Giliran Istri Briptu Hasbudi Diperiksa Polisi

" Jika itu dilakukan oleh oknum polisi maka dia tidak layak menjadi polisi. Aturan sudah jelas, kalau dia sekian tahun sudah inkrah maka menjadi urusan propam," pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved