Berita Tarakan Terkini

Sikapi Penghapusan Honorer, Forum Honorer Tarakan Sebut Solusi Terbaik Buka PPPK Guru Sebanyaknya

Forum Honorer Kota Tarakan ikut menyikapi surat edaran yang dikeluarkan per 31 Mei 2022 kemarin oleh pemerintah terkait penghapusan honorer

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ .DOKUMENTASI FORUM HONORER TARAKAN
Pertemuan bersama honorer belum lama ini di Taman Oval Markoni 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKANForum Honorer Kota Tarakan (FHKT) ikut menyikapi surat edaran yang dikeluarkan per 31 Mei 2022 kemarin oleh pemerintah terkait penghapusan honorer dan dialihdayakan dengan sistem pihak ketiga.

Dikatakan Rahmat Hidayat, Ketua Forum Honorer Kota Tarakan, menyikapi aturan terbaru yang dikeluarkan pemerintah, dalam waktu dekat akan menjadwalkan pertemuan bersama Wali Kota Tarakan.

Ia mengakui sebelumnya sudah melakukan pertemuan bersama seluruh guru honorer yang tergabung dalam Forum Honorer Kota Tarakan pada Minggu kemarin untuk membahas kebijakan yang menurutnya tidak tepat sasaran bagi guru honorer jika sampai dihapuskan.

Baca juga: Tahun Ini, Pemkot Tarakan Usulkan 70 Kuota PPPK, Khairul Beber Dua Tahun Terakhir tak Rekrut Honorer

“Soal PPPK di Tarakan kuota belum tahu seperti apa. Ini bersama teman masih kumpul satukan suara bertemu pak wali selaku orangtua kami agar tahu keluh kesah seperti apa dan regulasi dari beliau seperti apa,” beber Rahmat Hidayat.

Ia berharap kebijakan yang tepat dan adil oleh pemerintah Kota Tarakan yang akan diberlakukan bagi honorer.

“Apalagi d sini ada tenaga pendidik dan kependidikan. Bagaimana ke depan apalagi 2023 tidak ada lagi honorer. Akan diapakan mereka yang sudah mengabdi 15 tahun. Tiba tiba ada pemecatan kasihan juga," ungkapnya.

Baca juga: Soal Penghapusan Honorer, Walikota Tarakan Khairul Upayakan Cari Solusi & Koordinasi Bersama APEKSI

Ia melanjutkan, di pusat, pemerintah mengimtruksikan membuka sebanyak-banyaknya untuk jalur PPPK Guru. Namun menurutnya tidak semua daerah melaksanakan hal itu.
Ia menilai, jika Tarakan dibuka sebanyaknya maka ini menjadi jalan terbaik atau solusi terbaik bagi guru PPPK yang tercatat saat ini berjumlah 800-an orang khusus di sekolah negeri.

"Kemarin cuma tiga orang dibuka PPPK guru. Itu pun susah payah. Dan ada surat perjanjian. Maka itu jadi gambaran ke kami untuk saat ini. Dan kemarin yang lolos ternyata anggarannya dari APBN. Ini jadi gambaran untuk Pemkot Tarakan buka sebanyaknya. Karena ketakutannya kemarin kan hanya di APBD atau APBN. Sekarang sudah jelas bahwa itu dari APBN memang itu ditransfer dari pusat menggunakan DAU ke daerah. Di daerah namanya pasti jadi APBD," urainya.

Adapun rencaa bertemua dengan Wali Kota Tarakan untuk bermohon agar dibuka sebanyak-banyaknya formasi PPPK Guru di Tarakan.

Rahmat Hidayat, Ketua Forum Guru Honorer di Kota Tarakan.
Rahmat Hidayat, Ketua Forum Guru Honorer di Kota Tarakan. (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

“Karena banyak mengabdi sekian tahun. Persoalan lulus tidaknya akan itu jadi risiko mereka,” harapnya.

Ia melanjutkan, rencana penghapusan honorer menurutya, Wali Kota Taraka juga pasti tidak menginginkan hal sama.

“Pasti walikota tidak mau dan dampak sosial besar. SD dan SMP banyak guru honorernya dari PNS. Lalu kalau itu dihapus mau diapakan. Tapi kalau dipihak ketiga serba salah kecuali outsourcing,” ujarnya.

Ia membeberkan, guru ada dua ada yakni tenaga fungsional ada struktural.

Baca juga: Tahun Depan Dihapus, Guru Honorer Sebut PPPK Belum Efektif Akomodir Tenaga Pengajar di Malinau

“Kalau CS dan satpam boleh di-outsourching tapi kalau guru bagaimana ceritanya di-outsoruching sedangkan jam kerja berbeda. Pertimbangan sulitnya honorer susah dioutsourching pembagian jam kerja. Karena ada guru merangkap wali kelas ada juga tidak. Outsourcing sistem pukul rata UMR,” ujarnya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved