Harga Minyak Goreng Masih Tinggi, Ini Saran Anggota DPR RI Deddy Sitorus Kepada Pemerintah

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Meskipun ketersediaan minyak goreng tercukupi di Kaltara, namun masih menjadi polemik di masyarakat. Pasalnya harga minyak goreng masih tetap tinggi. Hal ini tentu menjadi sorotan dari Anggota DPR RI, Fraksi PDIP Dapil Kaltara, Dedy Sitorus.

Deddy menyarankan, mestinya pemerintah mendata semua pabrik minyak goreng yang memproduksi Crude Palm Oil (CPO), melalui sistem informasi industri nasional.

"Karena sampai saat ini, baru migor jenis curah yang disubsidi pemerintah. Satu liter dikenakan seharga Rp 14 ribu," ucapnya Sabtu (18/6/2022).

Baca juga: Mengaku Punya Lahan, Pemkab Bulungan Sebut Investor Belum Beri Usulan Lokasi Pabrik Minyak Goreng

Deddy menuturkan subsidi minyak goreng bisa terpenuhi melalui skema Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Serta lewat Sistem Informasi Minyak Curah (Simira), ini merupakan proses transisi dari kebijakan Domestic Market Obligation (DMO), menjadi kebijakan berbasis industri," ungkapnya.

Dalam kurun waktu enam bulan kedepan, disepakati bahwa dalam pendistribusian CPO ke minyak goreng, tujuannya supaya rantai pasoknya berada dalam sistem pengawasan kementerian perindustrian. Sehingga, perlu waktu supaya jalur distribusi itu bisa terpenuhi dengan baik.

Baca juga: Soal Minyak Goreng Subsidi, Kepala DKUKMP Tarakan Akui Masih Berkoordinasi Dengan Kemendag Pusat

"Tantangan kita saat ini, karena memang adanya disparitas harga. Antara harga lokal dengan harga Internasional. Sehingga, terjadi upaya ketidakpatuhan dan upaya spekulasi yang menyebabkan rantai pasok, dan distribusi ikut terganggu," ucapnya.

Dikatakan Deddy faktor inilah yang menyebabkan beberapa bulan lalu terjadinya kelangkaan minyak goreng di Bulungan.

"Tetapi,mudah-mudahan satu bulan ke depan sudah bisa teratasi. Dengan metode subsidinya langsung ke penerima.

Pemberlakukan itu bukan saja pada simira, tetapi mereka dengan kelas ekonomi menengah ke bawah.

"Modelnya dibayarkan tiga bulan ke depan, untuk memenuhi dan meningkatkan daya beli masyarakat miskin. Juga demi kemudahan masyarakat mengakses minyak goreng, karena sampai saat ini masih kesulitan untuk memperolehnya," ucapnya.

Kesusahan mendapatkan minyak goreng bukan hanya terjadi di Kaltara. Tetapi, beberapa daerah lain, dengan jumlah penduduk yang banyak.

Baca juga: Harga Cabe Rawit Mulai Stabil di Malinau, Minyak Goreng Masih Bertahan Rp 27 Ribu Seliter

"Jadi,meskipun produksi telah normal. Kalau kita belum mampu produksi sendiri harga masih ditentukan oleh pusat. Walaupun di Kalimantan merupakan daerah paling banyak kebun sawit," ucapnya.

Terpisah ketua DPRD Kaltara Albertus Baya, menuturkan ketidaksesuain harga minyak Goreng di Kaltara menjadi skala prioritas, yang akan dibahas bersama dengan anggota DPRD Kaltara.

"Ada hal yang memang bersifat prioritas saat ini. Berkaitan dengan ketidakstabilan harga minyak goreng. Ini yang akan ditindaklanjuti bersama," ujarnya.

Sementara itu, Albertus menuturkan DPRD Kaltara perlu banyak koordinasi dan tinjauan ke lapangan.

Baca juga: Ekspor Minyak Goreng Dibuka Kembali, Petani Sawit di Nunukan Masih Keluhkan Turunnya Harga TBS

"Karena bagimana pun untuk mengatasi masalah ini harus dapat melahirkan solusi kongkrit dalam menjawab keluhan masyarakat Kaltara," ucapnya.

(*)

Penulis : Georgie Sentana Hasian Silalahi