Camat Sesayap Hilir Catat Keluhan Masyarakat, Jadi Pertimbangan Tim Pembangunan Pusat Pemerintahan

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Camat Sesayap Hilir, Kabupaten Tana Tidung Saparudin mengungkap permasalahan yang terjadi di masyarakat yang bakal terkena dampat pembangunan Pusat Pemerintahan KTT.

Saparudin menyatakan, posisi pihak Kecamatan Sesayap Hilir terkat pembangunan Pusat Pemerintahan KTT berada di tengah-tengah.

"Seperti penyampaian dari warga kami di Desa Seludau dan Sesayap Selor yang terdampak, itulah riak riak yang ada di masyarakat kami saat ini.

Dan satu sisi juga, kami adalah orang pemerintahan yang peduli terhadap pembangunan Pusat Pemerintahan KTT, khususnya di kawasan bundaran," ujarnya dalam kegiatan sosialisasi di Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, Rabu (27/7/2022)

Baca juga: Sebagian Wilayah Seludau Masuk Kawasan Pusat Pemerintahan KTT, Kades Rustam Minta Solusi Terbaik

Oleh karena itu, pertemuan antara pemerintah daerah dan masyarakat bertujuan untuk mengidentifikasi masyarakat yang ada di kawasan rencana Pusat Pemerintahan KTT.

Selain itu Saparudin mengatakan,  pada pertemuan itu juga guna mendengar permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Pada pertemuan perdana ini, Pemkab Tana Tidung belum akan membahas terkait rencana pembangunan pusat pemerintahan.

Mengingat, dalam membangun pusat pemerintahan membutuhkan proses yang cukup panjag.

"Jadi yang kita bicarakan ini pun, belum soal membangunnya. Karena yang kita bicarakan hari ini pun, 90 persen masih dimiliki Adindo," jelasnya

Baca juga: Akhir Mei 2022 Laporan Akhir Dibahas, Pembangunan Pusat Pemerintahan KTT Optimis Dimulai Tahun ini

"Tapi sebagai bentuk humanisme, kita mencoba memediasi hari ini. Hal-hal yang selama ini keluar, ini yang kita catat. Ini nanti yang akan menjadi bahan pertimbangan tim," sambungnya.

Meski demikian, Saparaudin menyatakan mendukung adanya pembangunan Pusat Pemerintahan KTT demi kepentingan umum.

Hingga saat ini Kabupaten Tana Tidung belum memiliki kantor pelayanan masyarakat yang tetap.

Salah satu contohnya adalah Kantor Kecamatan Sesayap Hilir, yang masih memakai bangunan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tana Tidung.

"Kita bahkan belum punya Kantor Bupati. Kantor yang sekarang itu, bekas Rumah Sakit Bulungan itu.

Tidak sedih kah kita di bilang Bupati ndak ada kantornya. Kalau nanti sudah dibangun, kesejahteraan pasti akan diperhatikan," katanya.

Baca juga: Masih Alih Fungsi Kawasan, DPUPR Tana Tidung: Kawasan Bundaran Ideal jadi Pusat Pemerintahan KTT

Dia meminta, apa yang menjadi permasalahan masyarakat hari ini agar menjadi catatan.

Nanti akan menjadi pertimbangan Tim Pembangunan Pusat Pemeritahan dan DPRD Tana Tidung untuk menuntaskannya.

"Supaya nanti kita tau permasalahan-permasalahannya, dan kita carikan solusi yang terbaik. Sehingga tidak ada konflik," pungkasnya.

(*)