Breaking News:

Berita Tarakan Terkini

Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara Masih Digodok, Target Agustus Ditetapkan Jadi Perda

Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara Supaad mengatakan dalam public heraring untuk mendengarkan aspirasi dan pemangku kepentingan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Supaad, Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara dan anggota Komisi IV DPRD Kaltara 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pembahasan Rancangan Perda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi Kaltara terus berproses. Tahapan saat ini, memasuki agenda public hearing dan sudah dilaksanakan pada Kamis (4/8/2022) kemarin.

Dikatakan Supaad, Ketua Pansus III Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara, anggota Komisi IV DPRD Kaltara dan Ketua Bamperperda

tujuan public hearing secara umum untuk mendengar dan menyerap aspirasi dari semua pemangku kepentigan dan stakeholders yang ada di seluruh Kaltara.

“Karena proses suatu produk hukum daerah, salah satunya mendengar aspirasi secara formal dari masyarakat yang ada di Kaltara. Ada kepala OPD se-Kaltara, ada masyarakat, bupati wali kota dan badan usaha baik milik pemda dan swasta,” ujar pria yang juga duduk di Komisi IV Anggota DPRD Kaltara ini.

Baca juga: Ranperda Penyelenggaraan Pendidikan Masuk Tahap Publik Hearing, DPRD Kaltara Lanjut Rapat Internal 

Ia melanjutkan, ini nanti akan menjadi perda yang berlaku kepada seluruh stakeholders dan public hearing bagian terpenting dan memperkaya isi dari Ranperda itu sendiri.

Dalam prosesnya, banyak masukan, kritik dan saran yang menambah isi setiap bab ranperda. Proses selanjutnya, akan masuk ke rapat gabungan komisi di tingkat DPRD Kaltara sebelum dibawa ke paripurna antara pemerintah dan DPRD.
“Esensi public hearing mendengar aspirasi memperkaya konten,” ujar Supaad yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

Baca juga: Prihatin dengan Nasib Tenaga Kerja Lokal & Masalah Perkebunan, DPRD Nunukan Ajukan Dua Ranperda ini

Poin-poin yang ada saat ini mengatur bagaimana pemanfaatan lingkungan hidup berkelanjutan. Karena perda berlaku selama 35 tahun baru bisa berubah. Sepanjang ada perubahan signifikan dalam iklim dan lingkungan hidup lanjutnya, tentu setiap lima tahun sekali perda tersebut bisa dievaluasi.

“Karena ada masa berlaku. Sampai 2051,” sebutnya.

Setelah diperdakan dan disetujui bersama anggota DPRD, masih ada satu proses yakni fasilitasi ke Kemendagri. Karena sesui UU Nomor 13 Tahun 2022 sebelum perda dijalankan, ada fasilitasi di Kemendagri.

Kegiatan public hearing Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara.
Kegiatan public hearing Ranperda RPPLH Provinsi Kaltara. (TRIBUNKALTARA.COM/DOKUMENTASI AGUNG-ISTIMEWA)

Kemudian lanjutnya, Perda Provinsi tentang Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup harus lebih dulu lahir karena akan menjadi induk bagi kabupaten kota di Kaltara untuk membuat perda yang sama.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved