Berita Tarakan Terkini

Pemeriksaan Internal Petugas Lapas Kela IIA Tarakan Telah Dilakukan, Begini Penjelasan Kemenkumham

Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kemenkumham Kanwil Kaltim-Kaltara telah melakukan pemeriksaan petugas Lapas Kelas IIA Tarakan.

Penulis: Andi Pausiah | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH
Ilustrasi warga binaan Lapas Kelas IIA Tarakan. 

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Selain Kanwil Kemenkumham Kaltim dan Kaltara, timsus atau tim khusus juga diterjunkan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI.

Dikatakan Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham RI, Rika Aprianti, pihaknya juga sudah memerintahkan Kepala Divisi Pemasyarakatan (Kadiv PAS) Kemenkumham Kanwil Kaltim-Kaltara untuk melakukan pemeriksaan petugas Lapas Kelas IIA Tarakan.

Hal ini menindaklanjuti pemberitaan viral, napi kasus narkotika didapati berada di luar Lapas pada pada Sabtu (3/9) lalu.

Baca juga: Kanwil Kemenkumham Kaltim Bentuk Tim, Lakukan Pemeriksaan Internal di Lapas Kelas IIA Tarakan

Kabag Humas dan Protokol Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) Kemenkumham RI, Rika Aprianti mengatakan, pihaknya sudah melakukan koordinasi langsung dengan Kadiv PAS Kemenkumham Kanwil Kaltim-Kaltara, Jumadi terkait langkah yang sudah ambil terkait kejadian tersebut.

Jika nantinya dari hasil pemeriksaan didapati ada oknum yang terlibat dalam membebaskan warga binaan yang tidak sesuai prosedur, maka pihaknya akan mengambil langkah tegas.

"Sudah dilakukan pemeriksaan terhadap kejadian ini di lapas yang dimaksud (Lapas Tarakan). Kita lihat prosesnya, kalau memang terbukti bersalah pasti ada sanksinya. Siapa pun itu," tegasnya.

Baca juga: Klarifikasi Kalapas Tarakan Soal Napi Ditangkap Satbrimob, Arimin: Jenguk Anak Sakit Habis Operasi

Kemudian dalam rilisnya yang dikutip dan disiarkan kembali dalam FB Humas Lapas Kelas IIA Tarakan pada Rabu (7/9/2022) kemarin, tertulis, sejumlah narapidana eks kasus tindak pidana korupsi (Tipikor) mendapat pembebasan bersyarat, berikut penjelasan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Dirjen Pas).

“Tidak ada diskriminasi hukum dalam masalah pembebasan bersyarat tersebut. Saat ini yang heboh hanyalah kasus pembebasan bersyarat 23 napi korupsi, namun sebenarnya sepanjang tahun 2022, Dirjen Pas sudah menerbitkan 58.054 SK pembebasan bersyarat kepada narapidana semua kasus tindak pidana di seluruh Indonesia,” ujar Kabag Humas dan Protokol Dirjen Pas, Rika Aprianti dalam siaran persnya, Rabu (7/9/2022).

Napi di Lapas Kelas IIA Tarakan
Napi di Lapas Kelas IIA Tarakan (TRIBUNKALTARA.COM/ ANDI PAUSIAH)

Rika melanjutkan, di September ini saja, sudah diberikan hak pembebasan bersyarat kepada 1.368 orang narapidana. Dan lanjutnya, semua kasus tindak pidana dari seluruh Indonesia, termasuk 23 narapidana Tipikor tersebut.

“Pemberian Hak pembebasan bersyarat tersebut diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Pemasyarakatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana narapidana yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas remisi, asimilasi, cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, pembebasan, bersyarat; dan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” lanjut Rika.

Baca juga: Brimob Polda Kaltara Tangkap Napi Kasus 11 Kg Sabu Diduga dari Lapas Tarakan, Tes Urine Positif

Adapun tambahnya, para narapidana yang akan mendapatkan hak pembebasan bersyarat itu juga harus memenuhi syarat tertentu seperti berkelakuan baik selama dalam masa penahanan, aktif mengikuti program pembinaan, telah menunjukkan penurunan tingkat risiko serta harus telah menjalani masa pidana paling singkat 2/3 (dua pertiga) dengan ketentuan 2/3 (dua pertiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.

“Semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan administratif dan substantif tadi maka dapat diberikan hak bersyarat seperti Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Bersyarat (CB) dan Cuti Menjelang Bebas (CMB). Hak ini diberikan tanpa terkecuali dan non diskriminatif kepada semua narapidana yang telah memenuhi persyaratan, seperti yang tercantum pada pasal 20 Undang – Undang No. 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan,” tutur Rika.

Mengenai sejumlah terpidana kasus korupsi yang mendapatkan pembebasan bersyarat, Rika menuturkan sudah dikeluarkan pada tanggal 6 September 2022 dari 2 Lapas, yaitu Lapas Kelas I Sukamiskin dan Lapas Kelas IIA Tangerang.

“Adapun narapidana tipikor yang telah diterbitkan SK Pembebasan Bersyaratnya dan langsung dikeluarkan adalah Ratu Atut Choisiyah Binti Alm, Tubagus Hasan Shochib, Desi Aryani Bin Abdul Halim, Pinangki Sirna Malasari dan Mirawati Binti H. Johan Basri yang selama ini menjadi warga binaan Lapas Kelas II A Tangerang,” ujarnya.

Baca juga: Lapas Tarakan Bantah Napi jadi Otak Penyelundupan Sabu 1 Kg, Ini Respon Satresnarkoba Polres Nunukan

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved