Polemik Lahan di Pantai Amal, Kepala BPN Tegaskan tak Bisa Keluarkan Sertifikat Jika Ada Sengketa

Sebelumnya diberitakan TribunKaltara.com, Pangkalan Utama TNI AL (Lantamal) XIII memberikan klarifikasi terkait pembangunan Maritim Command Center (MCC) di Kelurahan Pantai Amal yang menuai penolakan dari sejumlah warga Pantai Amal karena mengakui memiliki dokumen kepemilikan lahan yang berlokasi di beberapa titik wilayah Bumi Perkemahan (Buper) Pantai Amal.

Dalam rilisnya bersama awak media, Jumat (23/9/2022), Komandan Lantamal XIII Tarakan, Laksamana Pertama TNI Fauzi menjelaskan terkait urgensi pembangunan Maritim Command Center (MCC) di Kelurahan Pantai Amal.

Dikatakan Danlanatamal, UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria menjelaskan apabila lahan digunakan untuk kepentingan negara, itu diperbolehkan.

Apalagi, lahan itu milik negara dan sudah tercatat di negara.

Dijelaskan Danlatamal XIII, lahan yang saat ini diklaim beberapa warga di Pantai Amal tersebut setelah ditinjau dan diteliti, ternyata, memang ada bagian-bagian kapling yang sudah diperjualbelikan oknum.

Ia melanjutkan, dalam hal ini pihaknya tidak memiliki kepentingan pribadi apalagi ia hanya berdinas kurang lebih dua tahun.

Ia mengulas balik peristiwa Hambalang yang terjadi beberapa tahun silam. Sehingga ditegaskannya, MCC ini dibuat salah satunya untuk memantau realtime.

“Ke depan jika sudah membuat, maka kerja sama keamanan untuk perlintasan antara Filipina, Malaysia untuk jalur logistic yang ada di Tarakan akan bisa jauh lebih aman dan berkembang,” beber Danlantamal XIII Tarakan.

Ia menjelaskan, pihaknya tidak ada kepentingan personal tetapi murni kepentingan negara. Jika dibangun, maka akan timbul dampak sosial untuk MCC tersebut.

“Contoh, berkembangnya suatu kota memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

AL saat ini berjumlah 500 orang lebih per hari bisa membelanjakan anggarannya untuk perputaran ekonomi, ditambah kapal yang lalu Lalang, kebutuhan kapal di Tarakan mencari.

Dan masyarakat berdagang ikut membangkitkan gairah,” beber Danlantamal XIII.

Sehingga lanjutnya, MCC ini sangat penting untuk dibuat. MCC juga sudah melalui kajian dan proses. Ia tak menampik memang ada beberapa orang oknum mengklaim sudah memperjualbelikan.

“Ini kalau ditindaklanjuti dengan hukum, mereka sangat berbahaya karena menjualbelikan aset milik negara.

Kecuali mereka bisa buktikan kalau itu asetnya. Namun kami di TNI tidak ingin memproses sejauh itu.