Polemik Lahan di Pantai Amal, Kepala BPN Tegaskan tak Bisa Keluarkan Sertifikat Jika Ada Sengketa

Menyoal peta bidang lanjutnya, yang mengeluarkan peta bidang dari BPN termasuk melakukan pengukuran.

Kembali mengonfirmasi soal statement salah seorang warga Amal yang menyebut pihak BPN menyampaikan tidak ada lahan TNI di lokasi yang dipersengketakan. Agus Sudrajat membantah hal tersebut.

Ia mengakui, memang terakhir pertemuan melibatkan banyak pihak termasuk menghadirkan BPN, ia yang menghadiri langsung dan agendanya adalah mediasi di DPRD terkait pembangunan MCC.

“Saya hadir saat itu. Saya di pertemuan itu tidak pernah menyatakan demikian.

BPN tidak pernah menyatakan di situ tidak ada tanah AL. Hanya saya sampaikan begini, AL kan punya gambar situasi yang dikeluarkan tahun 1983 dan 1984.

Sementara masyarakat ada yang sudah keluar peta bidang di situ enam bidang itu.

Baik gambar situasi maupun peta bidang itu bukan merupakan bukti hak.

Saya cuma mengatakan statement itu waktu mediasi antara AL dengan masyarakat di sana,” ujarnya.

Sehingga ia tegas membantah jika pernah menyatakan itu buka tanah milik TNI AL.

Artinya lanjutnya, bukti hak yang resmi adalah sertifikat. Baik peta bidang hanya menjadi salah satu syarat untuk diterbikan sertifikat.

“Jadi diukur dulu baru keluar peta bidang. Kalau tidak ada komplain dari pihak lain, barulah kita lanjut ke sertifikat.

Kalau ada complain begini, TNI AL complain itu memang termasuk AL, masyarakat juga menyatakan itu tanah kami, karena sengketa kita tidak terbitkan sertifikat. Kita hentikan,” tegasnya.

Seperti itu prosedur penerbitan sertifikat suatu lahan lanjutnya. Ketika kedua belah pihak sama-sama-sama kukuh bertahan mengklaim itu miliknya, maka pihaknya tidak bisa mengeluarkan sertifikat.

“Tunggu clear dulu baru bisa kami terbitkan,” pungkasnya.

Baca juga: TNI AL dan Ditresnarkoba Polda Kaltara Tangkap Tangan Kurir Sabu 50 Gram di Nunukan, 1 Pelaku Kabur

Klarifikasi Danlantamal XIII Soal Pembangunan MCC di Kelurahan Pantai Amal: Itu Aset Militer TNI AL