Berita Malinau Terkini

Wakil Bupati Malinau Warning 10 OPD Peringkat Terendah, Realisasi APBD 2022 Masih Jauh dari Target

Wakil Bupati Malinau, Jakaria menyampaikan dibutuhkan percepatan untuk merealisasikan serapan belanja fisik dan keuangan yang masih jauh dari target A

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI
Wakil Bupati Malinau, Jakaria saat mengevaluasi serapan target APBD 2022 melalui Rakordal 2022 di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (29/9/2022). 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Setelah penetapan Peraturan Daerah Perubahan APBD 2022 Malinau, terjadi peningkatan baik dari segi pendapatan maupun belanja daerah.

Total Belanja daerah seusai Perubahan APBD per 26 September 2022 adalah Rp 1,57 Triliun.

Wakil Bupati Malinau, Jakaria menyampaikan dibutuhkan percepatan untuk merealisasikan serapan belanja fisik dan keuangan yang masih jauh dari target APBD 2022 ini.

Baca juga: Evaluasi Serapan APBD Malinau 2022, Realisasi Fisik dan Keuangan Belum Capai 50 Persen

"Angka capaian pembangunan tahun anggaran 2022 kita masih minim. Realisasi fisik 45,45 persen, sementara realisasi keuangan kita baru 41,70 persen Per 31 Agustus 2022," ujarnya, Kamis (29/9/2022).

Dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pembangunan 2022, Jakaria menekankan 10 satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dengan alokasi anggaran terbesar mempercepat penyerapan.

Baca juga: Realokasi Diakomodir Perubahan APBD, Bansos BBM Pemkab Malinau Segera Direalisasikan

Utamanya karena 10 SKPD tersebut mendominasi daftar organisasi perangkat daerah atau OPD dengan realisasi progres fisik dan keuangan terendah.

"Ini perlu perhatian, khususnya untuk 10 SKPD pemegang anggaran terbesar dan 10 SKPD dengan progres fisik dan keuangan terendah. Mengingat hanya tersisa 2 setengah bulan lagi," katanya.

Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan atau Rakordal Tahun Anggaran 2022 di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (29/9/2022).
Rapat Koordinasi dan Pengendalian Pembangunan atau Rakordal Tahun Anggaran 2022 di Kantor Bupati Malinau, Provinsi Kalimantan Utara, Kamis (29/9/2022). (TRIBUNKALTARA.COM/ MOHAMMAD SUPRI)

Ada 6 upaya percepatan serapan APBD 2022. Diantaranya 3 aspek yang biasanya menjadi penyebab keterlambatan realisasi kegiatan.

Baca juga: 4 Rekomendasi Perubahan APBD Malinau, Jaga Stabilitas Ekonomi Hingga Antisipasi Gelombang Inflasi

Pejabat Administrator atau Kepala OPD perlu turun langsung memantau penginputan kegiatan SIPD melalui Sungram, Input kegiatan Aplikasi SIRUP dan Percepatan proses lelang melalui BPJB.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*)

Penulis : Mohammad Supri

 

Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved