Berita Nunukan Terkini

Soal Pencatutan Nama jadi Anggota Parpol, Ini Jadwal KPU Nunukan Beri Waktu Menghapus Melalui Sipol

Soal pencatutan nama jadi anggota parpol, KPU Nunukan beri waktu hingga 14 Desember untuk menghapus melalui Sipol: Kami dalam proses menindaklanjuti.

Penulis: Febrianus Felis | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM / FEBRIANUS FELIS
Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin saat melakukan rapat koordinasi di KPU RI, belum lama ini. 

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - KPU Nunukan memberi waktu hingga 14 Desember 2022 kepada partai politik (Politik) terkait, untuk menghapus nama pihak yang keberatan dicatut sebagai anggota Parpol melalui Sipol (sistem informasi Parpol).

Sebelumnya Bawaslu Nunukan menemukan 17 Kepala Desa (Kades), 26 perangkat desa, dan 1 petugas Program Keluarga Harapan (PKH) berstatus sebagai anggota maupun pengurus Parpol.

Temuan tersebut diperoleh setelah Bawaslu Nunukan melakukan pencermatan data keanggotaan dan kepengurusan Parpol melalui Sipol.

Komisioner KPU Nunukan, Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Kaharuddin mengatakan saat ini pihaknya dalam proses menindaklanjuti temuan Bawaslu tersebut.

Baca juga: Bawaslu Nunukan Sebut 11 Pendaftar Panwascam Diduga Anggota Parpol, Yusran: Kami Verifikasi Dulu

Termasuk juga beberapa tanggapan masyarakat yang disampaikan secara mandiri ke KPU Nunukan.

"Kami sedang dalam proses menindaklanjuti soal pencatutan nama oleh sejumlah Parpol terkait. Kalau memang yang bersangkutan bukan anggota Parpol kami minta kesediaan Parpol untuk hapus database orang itu melalui Sipol," kata Kaharuddin kepada TribunKaltara.com, Minggu (02/10/2022), sore.

Menurutnya, pihak yang keberatan namanya dicatut oleh Parpol terkait dipanggil ke KPU Nunukan untuk melakukan klarifikasi.

Isi klarifikasi itu intinya Parpol terkait bersedia menghapus nama yang bersangkutan.

Pihak yang dicatut namanya oleh Parpol terkait ada yang status pekerjaannya wiraswasta, tokoh agama, petugas PKH, honorer, perangkat desa, bahkan Kades.

"Kalau DPP Parpol memberikan kewenangan di tingkat kabupaten untuk menghapus nama orang yang bersangkutan melalui Sipol ya bisa saja. Tapi kebanyakan DPP Parpol yang hapus sendiri," ucapnya.

Lanjut Kaharuddin,"Apalagi yang punya akses melalui Sipol selain KPU juga Bawaslu dan Parpol," tambahnya.

Bila Parpol yang bersangkutan tak kunjung menghapus nama pihak yang keberatan dicatut sebagai anggota Parpol, maka KPU RI yang akan turun tangan.

"Sebelum penetapan Parpol pada 14 Desember mendatang, nama-nama pihak yang keberatan harus sudah dihapus. Kalau tidak hapus nanti KPU RI turun tangan hapus sendiri," ujarnya.

Kaharuddin menyampaikan tak ada konsekuensi secara administratif terhadap Parpol atas pencatutan yang dilakukannya.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved