Soal Permintaan Penghentian Distribusi BBM, Ini Tanggapan Azri Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Salah satu poin rekomendasi diminta dari DPRD Tarakan dalam pertemuan rapat dengar pendapat (RDP) belum lama ini yakni penghentian distribusi BBM bersubsidi untuk mengurai antrean panjang truk di sejumlah SPBU di Tarakan salah satunya di Kelurahan Gunung Lingkas.

Ini disampaikan Muhammad Yusuf, Ketua Komisi II Bidang Keuangan, Ekonomi dan Kesejahteraan Anggota DPRD Tarakan. Ini disampaikan olehnya lantaran persoalan antrean saat terjadi demo kemarin hanya menghilang tiga hari selanjutnya kembali bermunculan.

Menurut Yusuf Middu, Pertamina harus tegas mengambil sikap agar tidak ada lagi antrean yang dilakukan sopir truk dimana diketahui sebagian besarnya diduga untuk kepentingan mobilisasi aktivitas industri di Juata ikut juga mengantre BBM subsidi berupa solar sehingga dinilai tidak tepat sasaran.

Baca juga: Imbas Distribusi BBM Terhenti ke Krayan Selatan, Aktivitas Warga dan Layanan Kesehatan Terganggu

Menanggapi hal itu, Azri Ramadan Tambunan, Sales Branch Manager Rayon V Kaltimut Pertamina Depo Tarakan mengungkapkan, rekomendasi dari DPRD Tarakan, Pertamina dalam hal ini adalah BUMN yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM untuk kebutuhan masyarakat.

Adapun direkomendasikan kemarin dari pimpinan rapat, ia merespons seandainya disuruh untuk menghentikan pendistribusian, tidak bisa diakomodir pihaknya.

Alasannya karena seperti di SPBU, kebutuhan masyarakat di Tarakan akan terhambat. Sementara tugas Pertamina adalah menyalurkan BBM ke masyarakat. Sehingga lanjutnya, untuk menghentikan distribusi, menurutnya adalah langkah yang kurang tepat.

Baca juga: Benahi Distribusi BBM, DPRD Malinau Bakal Panggil Pihak Terkait, Penyalur dan Pengecer Dilibatkan

“Biar tidak menyingung siapapun, itu kurang tepat. Karena ketika dihentikan, tidak semua yang mengisi di sana itu yang tidak berhak. Ada juga aktivitas yang terlaksana ketika dapat BBM di sana. contoh toko menggunakan angkutan solar, diesel ketika nanti kita hentikan operasionalnya di SPBU, perlahan tidak jalan,” aku Azri Ramadan, sapaan akrabnya.

Sebenarnya yang perlu dilakukan untuk memaksimalkan agar BBM bisa tepat sasaran khususnya BBM subsidi yakni pihaknya saat ini gencar menyosialisasikan Program Subsidi Tepat. Dimana kendaraan roda empat yang memiliki barcode dilayani untuk pengisian BBM bersubsidi.
“Kalau dia tidak memiliki barcode apalagi kriteria tidak sesuai regulasi konsumen BBM subsidi, maka tidak bisa disalurkan,” ujarnya.

Program Subsidi Tepat dimana semua kendaraan yang akan beli BBM subsidi dan layak menerima subsidi sesuai kriteria yang ditentukan. Pengendara harus mendaftarkan melalui website subsiditepat.mypertamina.id

Di sana akan didaftarkan kendaraan dan jenis BBM susbidi. Jika setelah diverifkasi berhak, maka akan mendapat barcode. Barcode akan menjadi identitas kendaraan yang membeli BBM ke SPBU.

“Operator akan scan barcode disesuaikan atau tidak. Kalau sesuai baru diisi. Ini sudah berlaku tapi aplikasinya masih kurang maksimal karena kita sudah berikan selebaran, materi promosi ditempel di SPBU dan memang ada beberapa konsumen masih menolak untuk mendaftar,” akunya.

Alasan mereka lanjutnya, sibuk dan buru-buru padahal beli subsidi. Mereka selama ini diKusuma Bangsa antre ada beberpa yang sudah memiliki barcode dan ada yang belum.

Baca juga: Distribusi BBM Subsidi tak Tepat, Aliansi Mahasiswa Nunukan Minta Pemkab Bentuk Satgas Pengawasan

Lebih jauh menyoal kebutuhan Tarakan untuk transportasi laut cukup besar. Maka rekomendasi dari DPRD disebutkannya pihaknya akan mengalokasikan ke SPBU untuk maksimal lagi melakukan pelayanan.

“Jumlah yang disalurkan ke per lembaga penyalurnya saya tidak bisa informasikan. Karena sifatnya konfidensial. Secara garis besar di Tarakan disalurkan solar subsidi asumsi 1.100 KL. Adapun kalau jumlah rekomendasi dari pemkot, kami belum terima fiksnya,” beber Azri.

“Jumlah nelayan amsih simpang siur. Kita melayani kendaraan harus ada rekomendasi. Kalau tidak punya rekomendasi tidak berhak dapat subsidi,” lanjut Azri.