Kisah Guru Daerah di Kukar, Mengabdi di Kampung tanpa Daratan, Pernah Gaji Tertunda Sembilan Bulan

Derita lain sebagai guru honorer adalah gaji yang tidak tepat waktu. Bahkan kadang harus menunggu berbulan-bulan baru honor itu datang.

“Pergantian nama dari PTT ke T3D (Tenaga Tidak Tetap Daerah) bikin kami makin sakit. Gajian selalu tertunda,” kata Hery.

Sebenarnya, perubahan nama pada tahun 2001 itu berkah buat guru honorer karena gaji naik menjadi Rp325 ribu.

Tak lama berselang naik lagi menjadi Rp480.480. Jumlah gaji yang gampang diingat dan bakal selalu dikenangnya.

“Meski gaji naik, namun pembayarannya tidak tentu. Lebih sering tujuh bulan sekali. Pernah Sembilan bulan baru gajian,” katanya.

Pada tahun 2007, di zaman pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, diberlakukan pemutihan bagi tenaga honorer.

Bagi Hery, ini adalah kesempatan untuk menjadi PNS. Menjadi PNS juga bukan perkara mudah. Dia harus ikut tes hingga lima kali.

Tes kelima barulah dinyatakan lulus.

“Pada tahun 2009 baru saya dinyatakan 100 persen PNS. 10 tahun penantian yang tidak sebentar,” tuturnya.

Kesulitan Mengajar di Pedalaman

Kesulitan lain mengajar SD di pedalaman salah satunya adalah harus memulai dari nol. Siswa kelas 1 harus benar-benar diajar dari awal.

“Di desa kebanyakan tidak memiliki Taman Kanak-kanak. Jadinya di kelas satu kita seperti jadi guru TK,” jelasnya.

Soal belajar, sebutnya, orangtua benar-benar menyerahkan sepenuhnya kepada guru. Anak yang masuk sekolah, ibarat gelas yang kosong. 

Baca juga: Oknum Guru di Nunukan Tega Lecehkan Siswanya, Polisi Sebut Pelaku Diduga Sakit Jiwa

“Tugas kami berat sekali, apalagi di sini jaringan internet susah. Tapi jika melihat keberhasilan anak didik, sesuatu yang tak ternilai harganya," ucapnya.

Kini Hery diamanahi sebagai Kepala SDN 011 Muara Wis dengan jumlah 102 siswa. Lokasinya masih di Desa Muara Enggelam.