Dana Bagi Hasil Kaltim 2023 hanya Rp 23,26 Triliun, Wagub: Masih Kecil, tapi Tak Perlu Marah-marah

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Besaran dana bagi hasil ( DBH ) yang diterima Provinsi Kalimantan Timur atau Kaltim tahun 2023 hanya Rp 23,26 triliun.

Angka dana bagi hasil tahun 2023 tersebut dinilai Wagub Kaltim Hadi Mulyadi masih kecil.

Meski begitu, Hadi Mulyadi mengatakan tak perlu marah-marah seperti apa yang dilakukan salah satu pejabat daerah lain, beberapa waktu lalu.

Kaltim memang sempat memberi ancaman ke pusat terkait alokasi DBH melalui jalur konstitusional dengan meminta otonomi khusus, tetapi ditolak.

"Kita sempat meminta revisi DBH ke MK, saya hadir waktu itu zaman gubernurnya Pak Awang Faroek, tapi juga ditolak," tegasnya.

Meski terkini, Gubernur Kaltim Isran Noor tengah berjuang bersama para gubernur lain melalui jalur APPSI guna mendorong pusat menambah porsi DBH ke daerah.

Baca juga: Naik jadi Rp 544 Miliar di Tahun 2023, Kanwil DJPb Sebut Porsi DBH untuk Kaltara Makin Tinggi

"Gubernur Kaltim bersama gubernur yang lain juga terus mengusulkan perubahan DBH, sampai sekarang juga belum, masih berjalan," tegas Hadi Mulyadi.

Menurutnya, tidak perlu marah-marah untuk meminta penambahan DBH. Tetapi lebih patut melalui jalur konstitusi, agar lebih baik dalam hal kehidupan bernegara.

"Kita tidak perlu marah-marah. Ini konsekuensi dalam kehidupan bernegara. Cuma secara konsisten sudah kita upayakan ada penambahan DBH," tandas Hadi Mulyadi.

Kaltim bakal menerima total Rp 23,26 triliun DBH dari pemerintah pusat.

Data dari Kementerian Keuangan, Kabupaten Kukar menjadi penerima DBH tertinggi di Kaltim, yakni sebesar Rp 4,73 triliun.

Terkait jumlah DBH yang diterima Kaltim, Hadi Mulyadi mengatakan nilai tersebut masih kecil jika dibandingkan jumlah penduduk dan luasan wilayah.

Baca juga: Bahas Energi Fosil Menuju Energi Terbarukan, Wali Kota Tarakan Sebut DBH Migas Wajib Dimaksimalkan

Penduduk Kaltim di 2019 sebanyak 3,7 juta jiwa, maka masing-masing orang hanya dialokasikan sebesar Rp 6,2 juta saja. 

"Lihat Jakarta berapa triliun, 6 provinsi di pulau Jawa saja totalnya lebih Rp500 triliun," singgung Hadi Mulyadi.