Pegiat Seni di Sepaku Sambut Gembira Rencana Otorita IKN Tampilkan Budaya di Titik Nol IKN Nusantara

Pemerintah daerah mempertahankan aset tersebut lantaran Penajam Paser Utara ingin hadir di IKN Nusantara, dan juga sebagai bagian dari sejarah hadinya IKN Nusantara .

Baca juga: Kabar Terkini Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Ekskavator Mulai Ratakan Lahan Istana Presiden

Namun demikian, Bupati PPU Hamdam mengungkapkan, kemungkinan guest house tidak bisa dipertahankan menjadi milik pemerintah daerah.

Lokasinya di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), menjadikan aset tersebut akan menjadi kewenangan pemerintah pusat.

"Aset guest house tidak memungkinkan menjadi milik Penajam karena itu memang masuk KIPP, wilayah inti," ungkapnya, Selasa (3/1/2023).

Aset lainnya baik tanah maupun bangunan milik pemerintah daerah, juga diperkirakan menjadi milik pemerintah pusat.

Baca juga: Diskusi Urun Pikir Gema Kebangsaan, Hetifah: IKN Nusantara Harus Jamin Kebebasan Mobilitas Perempuan

Namun demikian, Hamdam  akan meminta kompensasi kepada pemerintah pusat atau Otorita IKN sebagai yang berwenang.

Kompensasi itu memungkinkan dilakukan agar PPU tetap punya perwakilan di IKN nantinya.

Disinggung mengenai bentuk kompensasi yang diinginkan, kata Hamdam hal itu masih dibahas bersama pihak terkait.

Pihaknya juga belum mengetahui pasti, bentuk pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang diambil-alih  pemerintah di IKN.(m11)

Berita menarik Tribun Kaltara lainnya baca di Google News atau Google Berita!