Masuk Wilayah Ibu Kota Negara Nusantara, Dua Kecamatan tak Diakomodir RTRW Kutai Kartanegara

TRIBUNKALTARA.COM, TENGGARONG - Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTRW Kutai Kartanegara 2023 sudah disetujui oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) RI.

Namun, ada dua Kecamatan yang dikeluarkan dari Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.

Keduanya ialah kecamatan Samboja dan Samboja Barat.

Hal ini turut dibenarkan Ketua Badan Pembuatan Perda ( Bapemperda) DPRD Kutai Kartanegara, Ahmad Yani.

Baca juga: IKN Nusantara Mulai Dibangun di Kalimantan Timur, Inilah Dampak yang Dirasakan Masyarakat Sepaku

“Iya Kementerian ATR/BPN telah mengeluarkan karena dua kecamatan tersebut masuk wilayah inti IKN,” ujarnya, Minggu (15/1/2023).

Politisi PDI Perjuangan itu menyebut, ada konsekuensi yang harus diterima oleh kecamatan Samboja dan Samboja Barat.

Konsekuensi tersebut terkait dengan tidak dipeebolehkannya lagi pembangunan yang dibiayai oleh APBD Kutai Kartanegara.

Akan tetapi, usulan pembangunan di dua kecamatan tersebut sudah teranggarkan dalam APBD Kukar 2023.

“Kita membahas pembangunan di seluruh kecamatan berdasarkan Perda APBD 2023, yang mana dua kecamatan terlibat,” jelasnya.

Perihal ini, DPRD Kukar akan melakukan komunikasi dan koordinasi secara intens dengan Pemkab Kukar dan Kementerian ATR/BPN.

“Kayak apa kelanjutannya usulan pembangunan yang sudah terlanjur dianggarkan, nanti berdasarkan komunikasi lanjutan dengan Pemkab dan Kementerian,” kaya Ahmad Yani.

Ia berharap, ada kebijakan khusus agar pembangunan di Samboja dan Samboja Barat tetap berjalan demi pemerataan pembangunan di Kutai Kartanegara.

“Meski sudah dikeluarkan dua kecamatan tersebut dari Kukar, pembangunan harus tetap berjalan,” pungkasnya.

Pendapatan Kutai Kartanegara Hilang Rp800 M

Pendapatan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur berpotensi menyusut usai dua kecamatan di pesisir masuk inti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.