Sungai Mahakam Surut, Kapal Tidak Bisa Melintas, Imbasnya Harga Sembako di Mahulu Melonjak Tinggi

TRIBUNKALTARA.COM, UJOH BILANG – Kemarau panjang menyebabkan Sungai Mahakam surut, sehingga kapal barang tidak bisa melintas.

Imbasnya harga sembako di Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahakam Ulu ( Mahulu ) melonjak tinggi.

Harga barang pokok dan penting atau Bapokting di Kampung Noha Tivab dan Long Apari, Kecamatan Long Apari, Kabupaten Mahulu mengalami lonjakan tinggi.

Harga beras misalnya, per sak ukuran 25 kilogram bisa mencapai Rp 800 ribu.

Kondisi ini disebabkan kelangkaan Bapokting di wilayah yang berbatasan dengan Serawak, Malaysia itu. 

Wakil Bupati Mahulu Yohanes Avun mengungkapkan, salah satu faktor kelangkaan Bapokting di dua kampung itu  adalah sulitnya akses transportasi.

Ini merupakan dampak kemarau panjang yang menyebabkan Sungai Mahakam tidak bisa dilintasi kapal angkutan sembako.

Yohanes mengatakan, akses utama untuk mengangkut kebutuhan pokok maupun material ke daerah di hulu Sungai Mahakam hanya melalui jalur air atau sungai.

Kondisi air Sungai Mahakam yang suru, cukup menyulitkan kapal barang melintas hingga Mahulu.

Baca juga: Jalan Akses Long Bagun Mahulu - Apau Kayan Malinau Rusak, DPRD Kaltara Minta Pemerintah Turun Tangan

“Kalau air sungai surut, apalagi dalam kondisi cuaca kemarau begini, sulit.

Kapal atau longboat  tidak bisa mengangkut banyak. Jadi butuh biaya tinggi. Bahkan kadang tidak bisa lewat. Itu yang menyebabkan barang sulit diangkut, dan dampaknya harga menjadi mahal,” kata Yohanes.

Jadi akibat kemarau yang panjang ini, persediaan bahan pokok di sini semakin sulit.

“Informasi terkini yang kami terima, di daerah yang paling atas (Long Apari) salah satunya, kalau musim kemarau  persediaan kebutuhan pokok selalu sulit, harga juga tinggi.

Seperti harga beras, sekarang sudah mencapai Rp 800 ribu yang ukuran 25 kilogram,” ungkapnya.

Menurut Yohanes, tingginya harga sembako di hulu bukan karena barang itu langkah.

Melainkan biaya angkut cukup mahal ketika air Sungai Mahakam surut.

Sebab perahu yang digunakan untuk mengakut barang tidak bisa melawati riam karena dangkal.  Jadi mereka harus mengangsur barangnya sedikit sedikit melalui riam.

Baca juga: Kenang Susur Sungai Mahakam Bersama, Inilah Harapan Hetifah untuk Sekda Sri Wahyuni

"Barang tidak bisa dibawa sekaligus. Harus sedikit-sedikit. Hal inilah yang mengakibatkan harga barang naik. Karena ongkos angkut yang naik," jelasnya.

Yohanes mengatakan, untuk langkah lebih cepat, Pemkab Mahulu telah meminta kepada Pemerintah Kecamatan ( Long Apari dan Long Pahangai ) segera mengajukan surat permohonan tanggap darurat dengan tetap mengacu pada prosedur yang berlaku.

Selanjutnya, Pemkab Mahulu mengaku bersedia untuk mengambil kebijakan, seperti menyalurkan bahan kebutuhan pokok dengan menggunakan jasa angkutan subsidi.

Pemkab Mahulu juga bakal melakukan pengawasan ketat terkait penyaluran bahan pokok tersebut, serta memastikan harga bahan pokok kembali normal.

Wabup pun mengimbau para pedagang, maupun distributor untuk tidak menaikkan harga terlampau tinggi, karena sangat membebani masyarakat.

“Ya sewajarnya sajalah. Yang jelas, kita memang sudah paham kondisinya. Karena memang sulit aksesnya. Tidak ada jalan lain, selain lewat jalur sungai. Kalau surut, ya tidak bisa apa-apa lagi,” pungkasnya.

Percepat Jalan Darat

Lebih lanjut Wabup Yohanes Avun menegaskan, solusi utama untuk memperlancar akses ke wilayah perbatasan, adalah dengan mempercepat pembangunan jalan darat yang hingga kini kondisinya belum terbuka maksimal.

“Kalau masih lewat sungai sebagai akses satu-satunya transportasi, akan selalu begini. Persoalan akan terulang terus.

Saat air sungai dangkal, kapal tidak bisa lewat. Begitu pun ketika banjir, kadang juga sulit,” kata Yohanes.

Untuk itu, satu-satunya solusi adalah dengan mempercepat pembangunan jalan ke perbatasan. “Kalau akses jalannya sudah bagus terbangun.

Baca juga: Kementrian Pertanian akan Kembangkan Beras Abung dari Lahan Kering Khas Mahulu, Begini Keunggulannya

Transportasi akan mudah dan murah. Sehingga otomatis harga kebutuhan maupun material di sana akan lebih murah,” katanya lagi.

Diakuinya, sejauh ini pemerintah sudah melakukan pembangunan jalan. Namun, belum begitu maksimal, sebab jalan yang bangun belum bisa diakses warga..

“Setiap kali kita ketemu, dari pemerintah pusat selalu bicara akan memberikan prioritas ke Mahulu, utamanya jalan perbatasan. Tapi kenyataannya, sampai sekarang tidak seperti yang diharapkan,” kata Yohanes.

Ia mengungkapkan, selain jalan ke wilayah perbatasan, jalan dari Kutai Barat – Mahulu juga perlu menjadi perhatian. Karena kebutuhan pokok dan material, kebanyakan melalui jalur ini.

“Sekarang memang sudah terbuka jalan ke  hulu dari Long Bagun ke Long Pahangai. Tapi tidak bisa dilalui lancar. Beberapa jembatan juga belum dibangun.

Paling tidak, dibangun jembatan. Biar pakai bailey tidak apa-apa, yang penting bisa melintas,” tandasnya.

Sementara saat ini, lanjutnya, masyarakat yang melintas lewat darat harus menempuh perjalanan  yang memakan waktu 8 hingga 10 jam. Ini karena kondisi jalan sangat buruk.

“Belum lagi tidak ada jembatan, harus menunggu berjam-jam sebelum menyeberang. Kadang warga harus menginap, karena sungai banjir.

Sekali lagi, kami sangat berharap pemerintah pusat memperhatikan ini.

Apalagi sesuai misi pemerintah membangun pinggiran. Ini wilayah perbatasan, harus mendapat prioritas,” tegasnya.

Harus Ada Subsidi Biaya Angkut

Menyikapi kenaikkan harga barang pokok dan penting khususnya beras di Long Apari, Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan meminta pemkab melalui dinas teknis terkait segera mengambil tindakan. 

Politisi Partai Gerindra ini mengatakan, pihak DPRD sudah berkomunikasi dengan pemerintah.

Salah satunya meminta agar pemerintah memberikan subsidi ongkos angkut barang, khususnya beras.

"Beras merupakan kebutuhan paling pokok masyarakat. Supaya ketersediaan beras di sana bisa segera teratasi, pemerintah harus memberikan subsidi agar harga bisa dijangkau warga," kata Novita Bulan, Rabu (18/1/2023).

Novita Bulan juga menyarankan pemerintah Kecamatan Long Pahangai dan Long Apari untuk berhubungan langsung dengan dinas terkait.

Baca juga: Subsidi Ongkos Angkut Tekan Inflasi, Pemprov Kaltim Jaga Stabilitas Harga Bapokting Jelang Nataru

"Kan sudah ada anggaran yang disiapkan untuk subsidi ongkos angkut. Ada OPD yang menangani, ini harus direalisasikan dalam kondisi seperti sekarang," ungkapnya.

Terkait dengan infrastruktur jalan, Novita mengatakan, DPRD telah aktif berkomunikasi ke pusat melalui Kementerian PUPR dan juga Balai Besar P2JN di Balikpapan.

“Kami terus berkomunikasi untuk mendorong agar setiap tahun diberikan anggaran untuk ruas jalan tersebut, serta bisa sesuai janji nawacita agar pembangunan jalan ke perbatasan bisa selesai.

Di antaranya ruas Long Bagun - Long Pahangai-Tiong Ohang dan Long Apari. 

Kami harapkan bisa dituntaskan 2024. Karena itu adalah program paralel perbatasan yang menjadi kewenangan pusat," tandasnya.(naw)

Berita menarik Tribun Kaltara lainnya baca di Google News atau Google Berita