Angka Stunting di Tarakan Turun Enam Persen, Sebengkok dan Selumit Pantai Jadi Prioritas Dituntaskan

TRIBUNKALTARA.COM,TARAKAN – Angka stunting di Kota Tarakan, Kalimantan Utara memasuki awal Februari 2023 dilaporkan mengalami penurunan. Meski demikian masih ada dua wilayah menjadi lokus kerja Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS).

Dikatakan Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto sekaligus Koordinator atau Ketua TPPS yang ditunjuk langsung Wali Kota Tarakan, dr.Khairul, M.Kes, berdasarkan hasil audit dari Dinas Kesehatan melalui Program EPGPM bahwa Tarakan ada penurunan dari 8 persen menjadi 6 persen angka stunting.

Itu berdasarkan survei audit jumlah tadinya 8, sekian mengalami turun dua persen.

Baca juga: 15 Desa di Malinau Diberi Tambahan Alokasi Dana Desa Rp 50 Juta Tahun Ini, Khusus Tangani Stunting

“Target kita menurunkan sudah mencapai di situ. Tapi dalam perjalanannya masih akan terus diturunkan,” ungkap Wakil Walikota Tarakan, Effendhi Djuprianto.

Kemudian Effendhi Djuprianto melanjutkan, semula konsentrasi angka stunting tertinggi ada di Pantai Amal, sekarang hasilnya mengalami penurunan dan tertinggi saat ini ada di Kelurahan Sebengkok dan Selumit Pantai.

Pada saat audit lalu kata Effendhi Djuprianto, yang tertinggi di dua wilayah tersebut. Dan itu saat ini menjadi konsentrasi pihaknya menggunakan teori tertinggi yang ditangani.

Baca juga: Persagi Kaltara Optimis Capai Target Angka Penurunan Stunting 2024, Asalkan Lakukan Ini

“Kami konsentrasi dalam jangka pendek ini kami sudah ada rapat berkelanjutan selaku coordinator, pelaksanaannya ada di OPD-OPD dan kami sudah intervensi antara lain saat Musrenbang mengamanatkan persoalan stunting dan bisa dilihat melalui data audit by name by address sudah bisa dipetakan sampai ke kelurahan,” ungkap Effendhi Djuprianto.

Kemudian selanjutnya, kata Effendhi Djuprianto, di tingkat RT juga demikian. Pihaknya juga sudah mendesak BKKBN Provinsi agar audit diadakan Dinkes bersama BKKBN pusat, untuk SSGI sudah mengalami penurunan.

“Dulu berpegang pada hasil PK21, sekarang untuk PK22 dan sudah ada persentasenya, sekarang turun sesuai standar tahun 2024 secara nasional 14 persen. Ini kita menguatkan di dalam rangka program untuk OPD di tahun 2023 kami melalui Pak Camat selaku Ketua TPPS di kecamatan dan lurah menjadi Ketua Koordinator TPPS di kelurahan memperhatikan kaitannya dengan stunting dan kemiskinan ekstrem,” pungkasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah