DPC Demokrat Bulungan Solid Kawal Proses Hukum dan Siap Jaga Kehormatan Partai

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY menyampaikan pidato politik, terkait sikapnya menghadapi upaya Peninjauan Kembali (PK) oleh pihak Moeldoko dan eks Sekjen Demokrat versi KLB (kongres luar biasa) Jhonny Allen Marbun.

Pidato AHY disampaikan secara daring melalui teleconference pada Senin (3/4/2023). Diikuti seluruh jajaran pengurus daerah dan cabang Partai Demokrat di seluruh Indonesia.

Ketua DPC Partai Demokrat Bulungan Farida Silviawati ST turut mengikuti rangkaian pidato politik AHY bersama seluruh jajaran pengurusnya di Partai Demokrat Bulungan di Jl Sabanar, Tanjung Selor.

Baca juga: Partai Demokrat Kaltim Optimistis Sambut Pemilu 2024, Siap Lahir Batin Memenangkan Anies-AHY

Dalam pernyataannya, Farida Silviawati menegaskan, sesuai arahan ketua umum, pihaknya siap mengawal proses hukum dengan tetap solid. "Kami siap menjaga kedaulatan dan kehormatan partai dari upaya begal politik Moeldoko cs," tegas Farida Silviawati.

Dalam kesempatan itu, anggota DPRD Kabupaten Bulungan itu mengajak kepada seluruh pengurus, kader dan simpatisan Demokrat di Bulungan untuk menjaga soliditas, militansi dan loyalitas terhadap partai.

"Perjuangan secara politik kita lakukan melalui gerakan politik, secara terstruktur dari tingkat DPC, PAC dan tingkat ranting," tandas Farida Silviawati.

Baca juga: Optimisme Partai Demokrat Sambut Pemilu 2024, Irwan: Pemilih Muda tak Boleh Ditinggal dalam Politik

Disampaikan, kehadiran seluruh jajaran pengurus DPC, fraksi, dan kader Partai Demokrat dalam menyimak pidat Ketua Umum ini, merupakan menunjukkan bukti loyalitas dan kesolidan kader Demokrat di Bulungan untuk memberikan dukungan. Juga untuk mengawal proses hukum terhadap gugatan Peninjauan Kembali Hukum Moeldoko Cs.

Untuk diketahui, Kasus Kongres Luar Biasa atau KLB alias kudeta Partai Demokrat memasuki babak baru yang telah diputus oleh Mahkamah Agung atau MA. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyebut pihak Kantor Staf Presiden atau KSP Moeldoko dan eks Sekjen Demokrat versi KLB Jhonny Allen Marbun telah mengakukan Peninjauan Kembali atau PK atas putusan MA yang memenangkan Partai Demokrat yang dipimpin AHY.

"Pasca KLB abal-abal yang ilegal dan gagal total, kali ini mereka mengajukan PK di MK. PK ini adalah upaya terakhir untuk menguji putusan kasasi MA," kata AHY dalam konferensi pers di Kantor DPP Demokrat.

AHY menyebut kasasi telah menolak gugatan Moeldoko lewat putusan nomor 487/K/TUN 2022 pada 29 September 2022. Tapi kini, kata AHY, Moeldoko mengklaim telah menemukan 4 novum alias bukti baru.

Akan tetapi, AHY membantah novum yang diajukan Moeldoko ini bukti baru. Sebab, keempatnya sudah jadi bukti dalam sidang PTUN Jakarta dengan perkara nomor 150/G/2021 pada 23 November 2021.

Atas tindakan Moeldoko ini, AHY secara resmi mengutus tim hukum untuk mengajukan kontra memori atas jawaban atas PK Moeldoko ke PTUN Jakarta. "Kami yakin Demokrat berada di posisi yang benar," kata AHY.
Selain jajaran pengurus DPC Partai Demokrat Bulungan, turut serta dalam teleconference Sekretaris DPD Demokrat Kaltara, Mudain dan beberapa anggota DPRD.

Baca juga: DPC Demokrat Bulungan Gelar Pengobatan Gratis hingga AHY Cup, HUT ke-21 Partai Demokrat

AJUKAN PERLINDUNGAN HUKUM ke PN

Usai mengikuti teleconference bersama ketua Umum, dipimpin oleh Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrat Kabupaten Bulungan, Farida Silviawati jajaran pengurus partai berlambang Mercy tersebut mendatangi Pengadilan Negeri (PN) Bulungan.

Farida mengatakan, maksud dan tujuan pihaknya mendatangi Pengadilan Negeri adalah untuk mengantarkan surat permohonan perlindungan hukum.

“Kita (Partai Demokrat) seluruh Indonesia mendatangi Pengadilan Negeri di masing-masing daerah untuk mengantarkan surat perlindungan hukum terhadap partai Demokrat yang akan direbut oleh kubu KSP Moeldoko, dengan melakukan PK terhadap perkara yang kemarin yang diputuskan oleh pengadilan,” tutur Farida.

Dalam penegasannya, Bahwa partai Demokrat Pimpinan AHY adalah yang diakui oleh Negara dan berhak melakukan aktivitas di Negeri ini, khususnya dalam persiapan untuk mengikuti proses pesta demokrasi tahun 2024 mendatang.

“Maka oleh karena itu kami mengantarkan surat ke pengadilan meminta kepada penegak hukum secara objektif dan secara demokratis mengahadapi problematika yang dihadapi oleh partai Demokrat,” tegas Farida.

Baca juga: DPC Demokrat Bulungan Gelar Pengobatan Gratis hingga AHY Cup, HUT ke-21 Partai Demokrat

Dengan berbagai tantangan dan hambatan yang akan mereka hadapi di depan nanti, sesuai arahan ketua umum, Farida optimis bahwa pihaknya akan fokus dan solid untuk menenangkan Pemilu tahun 2024 mendatangi.

“Kami sebagai jajaran pengurus ditingkatkan DPC sangat optimis bahwa partai Demokrat, terutama menghadapi pemilihan umum (Pemilu) 2024, siap dengan segala tantangan dan sebagai,” tandasnya

(*)

Penulis: Edy Nugroho