Berita Daerah Terkini

Deputi Otorita IKN Singgung Gajinya, Sebut Bupati PPU Masih Berikan Haknya: Masih Ada Penugasan

Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara, Alimuddin menyinggung soal gajinya di Otorita IKN.

TRIBUNKALTARA.COM / MOHAMMAD FAIROUSSANIY
Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Alimuddin menyinggung soal gajinya di Otorita saat menghadiri Musrenbang RKPD Provinsi Kaltim 2024. 

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Deputi Bidang Sosial, Budaya, dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara atau Otorita IKN Alimuddin menyinggung soal gajinya.

Hal tersebut diungkapkan saat usai menyapa seluruh stakeholder yang hadir pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan ( Musrenbang ) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur 2024, Senin (17/6/2023).

Dia hadir sebagai narasumber guna memaparkan terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Alimuddin mewakili Kepala Otorita IKN Bambang Susantono yang tidak bisa hadir karena mendampingi agenda Hannover Messe 2023 (HM23), salah satu pameran perdagangan dan industri terbesar dan terpenting di dunia, sejak 1947.

Baca juga: Dukung Pasokan Pangan IKN Nusantara, Kabarantan Sebut Kaltim Strategis Embankan Komoditas Pertanian

PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung
PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung "remang-remang" karena berpotensi menjadi laten konflik. (TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO)

"Pertama-tama izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Kepala Otorita IKN yang saat ini mendampingi Presiden Joko Widodo di Hannover (Jerman) sehingga mewakilkan saya untuk menyampaikan beberapa hal kepada saya terkait IKN," terangnya.

Sebagai narasumber di Musrenbang RKPD 2024 Kaltim, Alimuddin tak seperti yang lain dengan memaparkan disertai power point.

Secara khusus, Alimuddin menyampaikan meski tak ada slide yang ditampilkan pada layar monitor, dia berharap apa yang disampaikannya bisa terserap dan menjadi usulan program yang juga jadi pertimbangan Pemprov Kaltim dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang merupakan mitra strategis Otorita IKN .

"Kemudian saya mohon maaf saya tidak memakai power point bukan karena gajinya belum dibayar, tetapi mudah-mudahan point-point nya saja yang ingin disampaikan," kata Alimuddin.

"Kalau gaji saya tetap dibayarkan Pak Hamdam, Bupati PPU setiap bulannya karena kita masih ada penugasan," sambungnya.

Sebelumnya diberitakan, melansir Tribunnews.com sejumlah pegawai Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) ternyata ada yang belum digaji selama berbulan-bulan.

Mereka yang belum digaji merupakan pejabat eselon I dan bawahannya.

Bahkan, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono mengaku baru menerima penghasilan saat telah bekerja selama 11 bulan.

Hal ini terungkap, saat anggota Komisi II DPR RI, Ihsan Yunus bertanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Kepala Otorita IKN di Jakarta, Senin (3/4/2023) lalu.

Ihsan Yunus mempertanyakan mengenai adanya pegawai Otorita IKN yang tidak dibayarkan gajinya sejak bergabung.

Halaman
12
Sumber: Tribun Kaltara
BERITATERKAIT
  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved