Berita Daerah Terkini

Triliunan Rupiah untuk Proyek Infrastruktur Dasar IKN Nusantara, Serapan Rendah Masih Proses Lelang

Pembangunan proyek infrastruktur dasar Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara telah mengucurkan triliunan rupiah. pagu belanja di Kaltim senilai Rp 30,24 T.

TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO
PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023. 

- Kementerian PUPR; Rp 22,95 triliun, realisasi Rp 1,94 triliun

- Kementerian Pertahanan; Rp 1,23 triliun, realisasi Rp 361,24 miliar

- Kepolisian Negara; Rp 1,21 triliun, realisasi Rp 379,26 miliar

- Kementerian Pendidikan dan Budaya; Rp1,08 triliun, realisasi Rp 167,03 miliar

- Kementerian Perhubungan; Rp 741,22 miliar, realisasi Rp 180,31 miliar

- Kementerian Agama; Rp 722,71 miliar, realisasi Rp 173,61 miliar

"Realisasi belanja Kementerian PUPR sebesar Rp1,94 triliun atau mengalami kenaikan sebesar 213,82 persen (yoy) yang didorong oleh kenaikan realisasi belanja modal untuk pembangunan IKN," terang M. Syaibani.

Hal tersebut ditopang oleh 3 satker yaitu:

- Pelaksanaan Jembatan Pulau Balang berupa Jalan untuk Dukungan Infrastruktur IKN;

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Wilayah II Provinsi Kaltim

- Pelaksanaan Prasarana Permukiman Provinsi Kaltim berupa Penyelenggaraa Perumahan dan Kawasan Permukiman atau di KIPP IKN.

Baca juga: Ditunjuk jadi Lokasi IKN Nusantara Baru, Jalan Rusak di Penajam Paser Utara Masih Ada 600 Km

PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung
PEKERJA IKN - Masalah sosial pekerja IKN Nusantara yang mayoritas laki-laki menjadi keresahan pihak Otorita IKN, dan kini tengah memetakan wilayah sekitar agar tidak menjamurnya warung "remang-remang" karena berpotensi menjadi laten konflik. (TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO)

Meski secara nominal realisasi PUPR besar, namun secara persentase hanya mencapai 8,24 persen dari total pagu.

Hal ini disebabkan karena masih terdapat kontrak belanja modal (konstruksi) yang belum selesai.

"Seperti pada tahun 2022, belanja modal baru dapat terealisasi setelah adanya kontrak/lelang/tender yang biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari jenis belanja lainnya untuk terealisasi," pungkas M. Syaibani.

Penulis: Mohammad Fairoussaniy

Sumber: Tribun Kaltara
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved