Janji Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Guru PPPK, Siap Pertimbangkan Menaikkan Tunjangan TPP

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA - Gubernur Kaltim Isran Noor akan mempertimbangkan tuntutan Guru PPPK ( Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja ) terkait kenaikan tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai atau TPP.

Komitmen atau janji Isran Noor tersebut disampaikan saat menghadiri sebuah acara di Samarinda, Minggu (4/6/2023) kemarin.

Isran Noor yang juga menjabat Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia ( APPSI ) itu juga menyebut tuntutan itu wajar dilayangkan forum Guru PPPK Kaltim yang ingin setara dengan guru PNS.

"Wajar itu (tuntutannya kenaikan TPP)," ujar Isran Noor.

Meski demikian, menaikkan TPP para Guru PPPK, Pemprov Kaltim akan mempelajari terlebih dulu dengan melihat kemampuan keuangan daerah.

Baca juga: Akui Bosan di Kota, Lulusan Guru PPPK Nunukan Ini Pilih Mengabdi di Desa Susah Jaringan Internet

Hal ini menyangkut kemampuan keuangan daerah, tentu Isran Noor juga ingin agar kesejahteraan guru tetap menjadi prioritas.

"Kita pertimbangkan kenaikan ( TPP Guru PKKK ) itu. Kami akan melihat kecukupan dana juga, peluangnya berapa, nanti kami evaluasi," ungkapnya.

Untuk saat ini Gubernur Isran Noor belum bisa memastikan kapan realisasi kenaikan TPP untuk Guru PPPK di Kaltim ini bisa segera dieksekusi.

Menyinggung apakah masih sempat dialokasikan di APBD Perubahan 2023, Isran Noor menyatakan belum tahu.

"Itu masih enggak tahu, nanti saya minta untuk segera melakukan evaluasi," tandas Isran Noor.

Baca juga: Gubernur Kaltim Isran Noor Tertemu Menpan RB, Pastikan Tidak Ada Pemberhentian Tenaga Honorer

Diberitakan sebelumnya, forum Guru PPPK Kaltim mengeluhkan terkait tunjangan TPP agar ada kenaikan besaran.

Wakil Sekretaris I PGRI Kaltim, Adjrin dihubungi mengatakan bahwa forum Guru PPPK ingin besaran TPP setara dengan guru ASN.

Pasalnya, selama ini Guru PPPK hanya mendapat TPP dengan besaran nilai Rp 1.250.000.

Pihaknya ingin tidak ada perbedaan antara Guru PPPK dan ASN.

"Alasannya (besaran TPP dinaikkan) agar sama, sehingga tidak ada perbedaan antara PPPK dan ASN," ucap Adjrin, Sabtu (3/6/2023).

Baca juga: 544.292 Guru Honorer Dinyatakan Lolos Seleksi ASN PPPK, Pengumuman Selengkapnya Cek di Link Ini

PGRI Kaltim bersama forum Guru PPPK juga merespon baik hasil akhir rapat dengar pendapat bersama Komisi IV DPRD dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim pada Senin (29/5/2023) lalu.

Para guru PPPK yang mengadu ingin ada kenaikan besaran TPP dan tengah mengupayakan agar ada solusi dalam kenaikan besaran TPP ini.

"Kami bersyukur ada respons yang baik dari DPRD Kaltim dan instansi terkait untuk membentuk tim yang akan menggodok tentang tuntutan rekan-rekan PPPK," terangnya.

Adjrin turut menyatakan, TPP PPPK jika akan dinaikkan maka harus dianggarkan dan tentunya menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah.

Menurutnya, harus ada Peraturan Gubernur atau Pergub Kaltim yang mengatur soal besaran TPP.

Baca juga: Pemkab Perpanjang Kontrak Kerja 26 Nakes Malinau, Belum Seluruhnya Terakomodir PPPK

Para Guru PPPK menginginkan TPP yang diterima seperti guru ASN, yakni Rp 3,5 juta.

Namun demikian, untuk menaikkan besaran TPP perlu melihat kemampuan keuangan daerah.

"Harus ada Pergub Kaltim yang mengatur untuk menjadi payung hukum sehingga boleh dianggarkan yang selanjutnya untuk proses pembayaran," tandas Adjrin.

Guru PPPK yang ditanggung Pemprov Kaltim berjumlah 685 orang.

Tahap kedua bertambah sebanyak 507 orang, maka total keseluruhannya ada 1.192 orang.

Serta ada juga 824 guru yang mencapai passing grade, tetapi hanya 755 orang yang mengisi biodata di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltim lantaran sisanya mengundurkan diri.

Adjrin tak mengetahui kapan pastinya Guru PPPK di Kaltim menerima TPP sebesar Rp 1.250.000.

(*)

Penulis: Mohammad Fairoussaniy

Baca artikel dan berita Tribun Kaltara menarik lainnya di Google News