Lolos Validasi, 700 Tenaga Kontrak dan Honorer di Pemkot Tarakan Diusulkan Ikut Seleksi PPPK 2023

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Pengajuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK di Tarakan di tahun 2023 telah dilaksanakan melalui BKPSDM Tarakan. Seluruh data yang dimiliki sebanyak 700-an tenaga kontrak, guru honorer dan kesehatan diajukan untuk mengikuti seleksi PPPK.

Ini disampaikan Walikota Tarakan, dr.Khairul,M.Kes. Pengajuan ini untuk pengangkatan tahun 2023. Nantinya harus melalui proses tes seperti pseleksi P3K di tahun-tahun sebelumnya dan pelaksanaannya sama dengan perekrutan CPNS karena ada sistem passing grade.

“Kalau nggak lulus lagi, ya tidak tahu lagi. Yang jelas kami sudah siapkan formasinya, sudah diajukan, dan gaji itu dari pemda (APBD),” terang Khairul.

Ia melanjutkan, kemampuan pemerintah saat ini, menurutnya masih bisa mengakomodir namun sebelumnya sudah ada kesepakatan bahwa untuk PPPK di Pemkot Tarakan tidak mendapatkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).

Baca juga: Kabar Gembira, Pemkot Tarakan Usulkan Honorer Guru dan Tenaga Kesehatan Ikut PPPK Tahun Ini

“Jadi yang didapat, gaji pokok, tunjangan keluarga, ya seperti gaji PNS, tunjangan fungsional dapat, BPJS Kesehatan, Ketenagakerjaan dapat tapi tidak dapat TPP karena kalau diberi TPP tidak kuat APBD kita,” tegas Khairul.

Lebih jauh ia menjelaskan, bahwa jika mengikuti sesuai standar nasional, haknya P3K sama dengan ASN artinya yang sesuai dengan peraturan nasional. Karena sebenarnya TPP itu kebijakan daerah. Namun, kebijakan masing-masing daerah berbeda.

“Ada yang kasih sekian, ada yang nggak kasih. Kemarin kami hitung dengan jumlah begitu, kalau tidak pakai TPP, maka menggajinya dua kali lipat anggaran yang ada sekarang, itu masih mampu anggaran yang ada sekarang. Tentu konsekuensi akan mengurangi belanja publik yang lain tapi masih mampu kita cover,” terang Khairul.

Ia melanjutkan, mereka sebanyak 700-an data di BKPSDM yang sudah memenuhi syarat dan lolos validasi. Bahkan lanjutnya, ada juga yang ditambah di luar honorer dai tambahan kota seperti ada guru kesenian yang masih kurang dan tidak ada honorer.

Baca juga: Janji Gubernur Kaltim Isran Noor kepada Guru PPPK, Siap Pertimbangkan Menaikkan Tunjangan TPP

“Sehingga kita tambah formasinya di luar formasi kontrak itu. Kalau formasi diterima atau belum belum, kami sudah usulkan minta persetujuan ke BKN dan sudah diajukan ke Menpan RB, kalau sudah diturunkan maka diteslah sesuai ketentuan pusat,” jelas Khairul.

Jika semua lolos maka 2024 mendatang mereka menjadi PPPK. Selanjutnya untuk tenaga kesehatannya, formasinya datanya ada di BKPSDM untuk yang sudah lolos validasi.

“Pokoknya yang sudah lolos validasi, dia sudah masuk honor di situ,” tukas Khairul.

(*)

Penulis: Andi Pausiah