Kabar Gembira, Pemkot Tarakan Usulkan Honorer Guru dan Tenaga Kesehatan Ikut PPPK Tahun Ini

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Kabar baik bagi para honorer guru dan tenaga kesehatan. Tahun 2023 ini, Pemkot Tarakan telah mengajukan seluruh data eksisting honorer tenaga kesehatan dan guru untuk diusulkan mengikui seleksi PPPK.

Berdasarkan data dihimpun dari BKPSDM Tarakan, tahun ini sebanyak 59 ASN pensiun dan di tahun 2024 mendatang diperkirakan ada 84 ASN ikut pensiun.

Tercatat saat ini ada sekitar 2.800-an ASN yang dimiliki Pemkot Tarakan. Dengan jumlah yang mengalami pensiun, tahun ini Pemkot Tarakan sudah mengusulkan untuk pengangkatan PPPK khusus guru dan tenaga kesehatan.

“Untuk mengganti formasi pensiun maka ada istilah pengangkatan jalur P3K.Tahun 2023 ini, sudah diminta mengusulkan formasi PPPK guru dan kesehatan. Sudah konsultasi dengan Pak Wali, jadi data eksisting kita saat ini sudah diusulkan jumlah guru honerer diangkat P3K. Kami ada formasi dari pusat melalui aplikasinya itu, dijatah 900-an. Cuma karena kita eksisting 726, maka kita adakan 726.InsyaAllah. Kita sudah usulkan ke Kemenpan melalui jalur E-Formasi,” papar Kepala BKPSDM Tarakan, Bob Syahruddin.

Baca juga: Cek Rekening, Gaji ke-13 PNS dan Pensiunan Cair mulai 5 Juni 2023 Besok, Tenaga Honorer juga Dapat

Ia melanjutkan sementara di formasi kesehatan diusulkan 92 dan saat ini masih proses.Meski jumlah tersebut sudah diusulkan namun data kepastian formasi dibuka menunggu persetujuan pusat. Dalam hal ini Pemkot Tarakan hanya mengusulkan di E-Formasi.

“Jadi di sana ada kementerian, Disdik, Dinkes kalau mereka sepakat maka dibuka formasinya. Yang kita usulkan di 2023sedapat mungkin honoer semua bisa diangkat PPPK. Tapi pelaksanaanya kapan belum tahu. Tapi batas pengisian E-Formasi 31 April 2023 kemarin. Dan semua sudah masuk data ke sistem E- Formasi,” jelasnya. Saat ini hanya menunggu diumumkan kapan pelaksanaan rekrutmen P3K kesehatan dan guru.

Berbicara gaji PPPK sendiri, lanjut Bob Syahruddin, dianggarkan melalui DAU. Namun tahun ini menunggu juga apakah tetap melalui DAU yang jelas tambah Bob, ketika sudah terangkat PPPK, maka Pemkot memiliki kewajiban membayarkan gaji PPPK.

“Dan harus digaji berdasarkan standar yang ada. P3K haknya kita penuhi tapi untuk TPP masih sesuai kemampuan keuangan daerah. TPP itu kebijakan daerah. TPP hanya PNS saja sementara P3K tidak ada TPP,” ujarnya.

Baca juga: BKPP Ajukan 900 Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Malinau, Tahun ini 189 Telah Berstatus PPPK

Ia menambahkan, DAU itu sebetulanya usulan dari Kementeria Kesehatan dan Kementerian Pendidikan yang mengusulkan ke Kemenkeu.

“Alokasi harus dibayar untuk guru dan nakes. Karena prioritas pemerintah pusat. Makanya Tarakan berani usulkan seluruh P3K guru dan nakes diangkat P3K. Kalau di tengah jalan ada kebijakan pusat perubahan kita tidak tahu,” ujarnya.

Ia melanjutkan lagi, apakah ada pengurangan di tempat lain belum ada informasi lebih lanjut namun untuk gaji P3K guru dan nakes dijamin di DAU.

“Itu kalau mereka lolos dan ada tahap seleksi. Yang menentukan kementerian, kami hanya mengusulkan. Tahun kemarin 2022 66 P3K, nakes 10, pendidikan 56. Dari nakes, 10, hanya enam yang isi, 4 formasi tidak terisi. Sementara guru, 56 terisi semua dan mulai tahun ini. Bersamaan pengadaan usulkan juga NIP3K, NIP kalau ASN,” jelasnya.

Ia melanjutkan, itu sudah diusulkan ke kementerian dan diharapkan SK penetapan sudah turun. Memang di sistem kerja P3K adalah dikontrak per lima tahun sekali dan bisa diperpanjang.

“Kalau mau keluar sebelum 5 tahun tinggal mengajukan,” tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah