Pekerja Asing dan Jaminan Mutu Pembangunan Infrastruktur di IKN Nusantara

Oleh: Dr. Isradi Zainal, Rektor Uniba/ Ketua Penjaminan Mutu PII

TRIBUNKALTARA.COM - Polemik terkait pekerja asing atau Tenaga Kerja Asing ( TKA ) yang akan bekerja di proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara menjadi ramai hingga hari ini.

Seperti diketahui,  Menko Maritim dan Investasi Luhut Panjaitan yang juga Ketua Satgas Percepatan Perolehan Tanah dan Investasi IKN Nusantara menyampaikan keinginannya untuk mempekerjakan TKA di IKN Nusantara.

Alasannya untuk menjamin mutu atau kualitas pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Jumlahnyapun tidak banyak karena levelnya tingkat pengawas.

Menurut Luhut Rencana, penggunaan tenaga asing di IKN Nusantara untuk level pengawas telah disampaikan ke Presiden Jokowi dan disetujuinya.

Presiden Jokowi menyatakan, kalau hanya satu dua yang bisa mengarahkan, mengontro dan mengawasi, sehingga kualitasnya menjadi lebih baik, kenapa tidak.

Baca juga: Rusun ASN di IKN Nusantara Gunakan Sistem Hybrid, 9 Paket Pembangunan sudah Beralih ke Konstruksi

Apa yang disampaikan Luhut Binsar Panjaitan sebenarnya tidak ada salahnya, dan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Pengaturan terkait TKA tercantum dalam Pasal 22 PP No 12 tahun 2023.

Disebutkan, pelaku usaha yang melaksanakan kegiatan usaha di IKN Nusantara dapat mempekerjaan TKA untuk Jabatan tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan.

Sebelum Luhut Binsar Panjaitan menyampaikan penggunaan tenaga asing sebagai Pengawas di IKN Nusantara, sekitar Desember 2022.

Informasi dari kontraktor pelaksana, menurut rencana Kementerian PUPR akan menggunakan tenaga pengawas dari Jepang dan Australia untuk menjamin mutu atau kualitas pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara.

Ini berdasarkan pengalaman mereka selama ini bahwa dalam membangun infrastruktur di Indonesia, pengawas asing memberi hasil pengawasan yang lebih berkualitas dari pada pengawas lokal.

Meski demikian, hingga saat ini kontraktor pelaksana dan konsultan pengawas pembangunan IKN Nusantara masih dilaksanakan oleh tenaga kerja dalam negeri.

Baca juga: Inilah Lima Negara yang Berkomitmen untuk Investasi di IKN Nusantara, Salah Satunya Uni Emirat Arab

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, hingga saat ini TKA belum ada yang bekerja di pembangunan infrastruktur IKN Nusantara, meskipun sebelumnya pernah diwacanakan oleh pihaknya.

Sepertinya yang dimaksud pengawas oleh Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi adalah pihak ketiga yang akan memastikan kualitas atau mutu dari semua kegiatan pembangunan infrastruktur, baik terkait konstruksi maupun konsultansi.

Sebenarnya, dalam kaitan dengan kualitas atau mutu pembangunan infrastruktur di IKN sebagaimana yang disaksikan selama ini telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme sistem manajemen mutu.

Sistem manajemen keselamatan konstruksi, sistem manajemen K3, 5R atau 5 S, dll.

Sistem ini sudah dilaksanakan dalam pembangunan Kantor Presiden, Istana Presiden, Sekretariat Presiden dan infrastruktur lain di IKN Nusantara.

Jika sistem ini dilaksanakan secara konsisten maka bisa dipastikan kualitas atau mutu bangunan infrastruktur di IKN akan sangat bagus dan sesuai harapan.

Baca juga: Ganti Rugi Lahan Proyek Tol Arah IKN Nusantara Belum Final, Ada Warga Balikpapan Rela Dibayar Murah

Jika dikaji lebih mendalam Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi hanya berharap jaminan dan kepastian agar bangunan kantor Presiden, Istana Presiden dan bangunan penunjang IKN berkualitas atau bermutu, aman, selamat, sehat, memenuhi aspek lingkungan dan berkelanjutan.

Namun jika kebijakan Luhut Binsar Panjaitan dan Presiden Jokowi dilaksanakan ada sejumlah hal yang mesti ingat.

Jika ada sejumlah bangunan rahasia yang akan dibangun di Istana Negara dan Kantor Presiden, hendaknya dirahasiakan dari pengawas asing. (*)