Berita Daerah Terkini

Longsor di Wilayah IKN, Pemkab PPU Alokasikan Rp11 Miliar Untuk Hunian Korban di Telemow Sepaku

Pembangunan rumah korban tanah longsor di Desa Telemow Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, dipastikan rampung tahun ini.

TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO
Ilustrasi - Pembangunan infrastruktur di IKN Nusantara yang kini terus berjalan. 

TRIBUNKALTARA.COM, PENAJAM - Pembangunan rumah korban tanah longsor di Desa Telemow Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Kalimantan Timur, yang merupakan wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dipastikan rampung tahun ini.

Hal itu setelah proses pengerjaan puluhan hunian tersebut, telah memasuki tahapan kontrak, dan akan segera mulai proses pengerjaan.

Demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) PPU Ahmad Usman kepada TribunKaltara.com.

Ahmad Usman menjelaskan bahwa ada sebanyak 27 unit rumah yang akan dikerjakan. Terdiri dari 21 unit pembangunan rumah baru, dan 6 unit pembangunan lanjutan.

Baca juga: Ditunjuk jadi IKN Nusantara, Kewenangan Perizinan di Sepaku Terbatas, PPU Kehilangan Potensi PAD

PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023.
PROYEK IKN NUSANTARA - Alokasi APBN untuk IKN yang dikucurkan pemerintah tercatat dari tahun 2020-2023 yang telah mencapai Rp 21,94 triliun baru terealisasi Rp 1,62 triliun atau 7,41 persen sampai dengan April 2023. (TRIBUNKALTARA.COM / DWI ARDIANTO)

“Ada juga yang melanjutkan rumah yang sudah dibangun tahun lalu,” ungkapnya Minggu (2/7/2023).

Pemerintah Kabupaten PPU menganggarkan sebesar Rp11,135 miliar untuk membangun puluhan hunian bagi korban longsor.

Tidak hanya itu, di kawasan hunian tersebut juga akan dilengkapi dengan bangunan pengaman tebing, drainase, jaringan distribusi, hingga sumur bor.

“Tipe rumah yang akan dibangun yakni tipe 36, sudah dilengkapi dengan jaringan air bersih,” sambungnya.

Baca juga: Kemenkes Tahun Ini Targetkan Malinau Bebas Malaria, Kaltara Tinggal Dua Kabupaten Termasuk Bulungan 

Sebelumnya diketahui, pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) telah membangunkan enam unit rumah untuk para korban, pada 2021 lalu.

Namun karena kendala administrasi, pembangunan yang baru 15 persen, tidak dapat dilanjutkan, sehingga diambil alih oleh pemerintah daerah.

“Sudah pernah dibangunkan, tapi ada masalah administrasi sehingga pemerintah daerah harus hadir,” pungkasnya.

(*)

Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved