Bisa Jadi Solusi Kelangkaan LPG 3 Kg, Program Jaringan Gas di Kaltim Sudah Dua Tahun Tidak Ada

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Bisa jadi solusi mengatasi kelangkaan elpiji bersubsidi atau LPG 3 Kg, program jaringan gas ( jargas ) di Kaltim sudah dua tahun tidak ada .

Proyek jargas rumah tangga di Kalimantan Kaltim ( Kaltim )  menggunakan APBN  merupakan program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ( ESDM ).

Tercatat sejak 2011 ada lima kabupaten/kota di Kaltim yang menerima pemasangan jargas, yakni Balikpapan, Samarinda, Penajam Paser Utara, Bontang, dan Kutai Kartanegara.

Program jargas disebut jadi opsi mengatasi LPG 3 Kg langka yang sering terjadi di beberapa daerah Kaltim.

Pasokan elpiji bersubsidi masih menjadi kunci untuk stabilitas harga.

"Kalau untuk masuk dalam kota jargas sulit karena jaringannya harus dibuat lagi," ungkap Kepala Dinas ESDM Kaltim Munawwar melalui Kabid Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Syamsudin, Jumat (21/7/2023).

Data terakhir, pembangunan jargas sampai 2020 sudah 62.735 SR (sambungan rumah). 

Baca juga: LPG 3 Kg Langka di Kaltim, Jargas Rumah Tangga Bisa Jadi Solusi, di Balikpapan Layani Dua Kecamatan

Pembangunan jargas dilaksanakan Kementerian ESDM dan dikelola PT Pertagas Niaga untuk di Kaltim. 

Namun sudah tahun ini, 2021 dan 2022 tidak ada proyek jargas di Kaltim.

Untuk mengurangi subsidi elpiji, jargas bertujuan mengoptimalkan pemanfaatan gas alam nasional. 

Pemprov Kaltim sebetulnya berharap program jargas kabupaten/kota punya dampak signifikan untuk meringankan beban masyarakat. 

Sebab, pemanfaatan jargas memberikan penghematan dibandingkan memanfaatkan elpiji.

Menurutnya, pemanfaatan gas bumi melalui pembangunan jargas untuk rumah tangga merupakan program berkelanjutan pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM.

Hal ini juga sebagai bentuk konsistensi pemerintah dalam menyediakan energi berkeadilan.

Pemanfaatan gas akan dioptimalkan untuk memenuhi keperluan sehari-hari masyarakat dan diutamakan untuk kebutuhan dalam negeri.

"Tapi itu dulu, jargas itu program subsidi pemerintah pusat. Sekarang tidak ada lagi program subsidi dari pemerintah.

Kami programkan, hanya memang keputusan ada di sana (pemerintah pusat)," pungkas Syamsudin.

Atasi Kelangkaan LPG 3 Kg

Penambahan jaringan gas atau jargas digadang-gadang bisa mengatasi kelangkaan elpiji bersubsidi atau LPG 3 Kg di Bontang.

Sebelumnya Ketua Komisi III DPRD Bontang, Amir Tosina mengusulkan agar Pemkot Bontang kembali menggagas program jargas subsidi untuk sambungan rumah tangga.

Kelangkaan LPG 3 Kg terjadi berulang-ulang setiap momen hari besar.

Baca juga: Warga Dapat Jargas, Tak Boleh Pakai Tabung LPG 3 Kg, Kuota Dialihkan ke Daerah Pesisir

Pemasangan pipa jargas subsidi bisa mengurai ketergantungan masyarakat atas penggunanaan tabung gas melon.

Selain itu, politisi Gerindra juga menyarankan agar beban biaya pemasangan jargas juga diringankan.

“Atasi kelangkaan LPG 3 Kg itu dengan tambah pemasangan jargas. Kalau bisa beri murah pemasangannya biar warga beralih,” ungkap Amir Tosina.

Usulan penambahan sambungan jargas rumah tangga ini sebenarnya disetujui Pemkot Bontang.

Namun yang memiliki otoritas menyetujui usulan penambahan sambungan jargas itu berada di tangan Pertamina.

Kepala Bidang Perekonomian Pemkot Bontang, Moch Arif Rochman mengatakan, sebenarnya usulan penambahan jargas sudah dilayangkan sejak, Februari 2023 lalu. 

Bahkan surat usulan itu juga telah ditandatangani langsung Wali Kota Bontang Basri Rase, yang kemudian ditindaklanjuti dalam rapat pertemuan Komisi II DPRD Bontang bersama BPH Migas.

Namun hasil dari pertemuan itu ternyata nihil. Pasalnya BPH Migas belum bisa memberikan tambahan kuota gas ke Bontang. 

Alasannya karena distribusi jargas saat ini berfokus untuk beberapa daerah lain. 

Baca juga: LPG 3 Kg di Balikpapan Langka, Sebulan Pakai Kayu Bakar, Warga Rela Antre untuk Dapat Harga Murah

Jika BPH Migas memberikan tambahan kuota untuk Bontang, maka daerah lain akan keberatan.

Selain itu, Pemkot Bontang juga tidak diperkenankan lagi mengganggarkan untuk pemasangan pipaisasi jargas menggunakan APBD. 

Larangan telah diatur dalam Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.  Pada 2013, Pemkot Bontang sempat menganggarkan pembiayaan pemasangan sambungan jargas melalui Diskop-UKMP Bontang.

"Dulu pemasangan gratis karena ditanggung APBD. Tapi sekarang tidak bisa lagi. Kemudian usulan penambahan sambungan juga tidak disetujui BPH Migas,” ungkapnya belum lama ini.

Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur telah mengusulkan penerapan jaringan gas ( jargas ) di Kutai Timur.

Program jargas disebut dapat mengatasi kelangkaan LPG 3 Kg di Kutai Timur.

Selain langka, di beberapa wilayah pedalaman dan pesisir Kutai Timur mengalami kenaikan harga hingga Rp60 ribu per tabung.

"Ini di pesisir, Kecamatan Sandaran tembus Rp60 ribu, memang yang jual mahal-mahal itu dari pengecer, kalau pangkalan masih standar," ungkap Jabfung Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan, Achmad Doni Erviady, Rabu (19/7/2023).

Baca juga: Reses Anggota DPR RI Deddy Sitorus di Tarakan, Warga Keluhan Jargas, Air hingga Kondisi Rumah

Ia mengaku timnya saat ini tengah berkeliling ke kecamatan-kecamatan untuk memastikan stok dan harga LPG 3 Kg khususnya di wilayah pesisir dan pedalaman.

Ia menilai, wilayah yang paling rawan mengalami harga tinggi dan stok langka yakni di wilayah pesisir dan pedalaman.

Di antaranya Kecamatan Karangan, Kaubun, Kaliorang, Sandaran, dan Bengalon.

Sedangkan wilayah pedalaman misalnya Kecamatan Busang, Long Mesangat, Telen dan Batu Ampar.

"Kalau pedalaman dan pesisir itu rawan karena kondisi jalan sebagai sarana transportasi pendistribusian tabung gas cukup sulit," imbuhnya.

Di sisi lain, wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Kongbeng masih dinilai aman sebab biasa mendapat distribusi dari Berau dan Samarinda lantaran wilayahnya lebih dekat.

Soal usulan penggunaan jargas di Kutai Timur, pihaknya bersama Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan telah menghadap Kementerian ESDM belum lama ini.

Ia mengaku saat disampaikan kepada Kementerian ESDM, pihaknya mendapat masukan.

Pasalnya, Kutai Timur khususnya Sangatta masih dalam proses pembangunan rumah penduduk alias belum tertata rapi. 

Dikhawatirkan apabila dipasang jargas, dapat menyebabkan tindak kelalaian seperti kebocoran pipa gas karena proses pembangunan perumahan. (uws/m23/m03)