Ranperda Pertanggungjawaban APBD 2022 Disetujui DPRD Bulungan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - DPRD Bulungan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022.

Untuk selanjutnya, ditetapkan menjadi peraturan daerah dalam rapat paripurna yang digelat pada Senin (31/07/2023).

Terkait persetujuan tersebutz Wakil Bupati (Wabup) Bulungan Ingkong Ala, atas nama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada DPRD yang sebelumnya telah menyampaikan pemandangan umum serta melakukan pembahasan.

“Kami sepenuhnya menyadari, seluruh saran dan masukan dari segenap anggota Dewan merupakan upaya kita bersama dalam menggali dan menggerakkan seluruh potensi yang ada, dengan maksimal. Sehingga percepatan pembangunan di Kabupaten Bulungan bisa tercapai,” kata Wabup dalam rapat paripurna yang dilangsungkan di Gedung BKPSDM Jl Agathis Tanjung Selor.

Baca juga: Ada Empat Lokasi Terjadinya Kebakaran Hutan dan Lahan di Bulungan, Ini Tempatnya

Ia mengungkapkan, laporan keuangan pemerintah daerah maupun pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menyediakan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, realisasi anggaran dan arus kas dari suatu entitas.

Di mana informasi tersebut berguna dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan alokasi sumber daya. 

“Sehingga pemerintah dapat memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik kepada masyarakat, membangun infrastruktur dan program-program prioritas daerah lainnya, agar daerah kita dapat maju dan berkembang sesuai harapan kita bersama,” ujar Wabup.

Ditegaskan, masukan, saran maupun kritikan dari anggota DPRD merupakan reresentasi atau perwakilan suara masyarakat Kabupaten Bulungan.

Sehingga sangat berguna bagi Pemkab agar lebih baik dalam menjalankan roda pemerintahan untuk mewujudkan Kabupaten Bulungan yang Berdaulat Pangan, Maju dan Sejahtera.

Sebelumnya, dalam nota penjelasan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bulungan tahun anggaran 2022, disebutkan realisasi APBD 2022 secara garis besar untuk anggaran Pendapatan sebesar Rp1,3 triliun dan belanja sebesar Rp1,4 triliun.

Komponen pendapatan terdiri realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp261,9 miliar.

Lalu pendapatan transfer pemerintah pusat – dana perimbangan sebesar Rp1,062 triliun.

Selanjutnya, transfer pemerintah pusat – lainnya sebesar Rp88,7 miliar dan transfer pemerintah provinsi dari Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp112,3 miliar.

Untuk belanja dan transfer hingga Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1,32 triliun atau sebesar 89,14 persen

Dipaparkan dalam Ranperda tersebut, komponen Belanja terdiri Belanja Operasi terealisasi Rp903,2 miliar atau 91,26 persen terdiri belanja pegawai, belanja barang, subsidi, hibah dan bantuan sosial.

Lalu Belanja Modal terealisasi Rp266,9 miliar atau 81,9 persen terdiri belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya serta belanja aset lainnya.

Kemudian Belanja Tak Terduga terealisasi Rp1,9 miliar atau 10,8 persen yang didominasi penggunaannya dalam rangka antisipasi dan penanganan dampak pandemi Covid-19, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020, tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Baca juga: 23 Titik Hotspot Terpantau di Kaltara, Lahan di Tanjung Selor Bulungan Mudah Terbakar

Adapula Belanja Transfer terealisasi Rp150,7 miliar atau 100 persen.

Disampaikan pula secara keseluruhan, posisi aset Pemkab per 31 Desember 2022 sebesar Rp5,8 triliun yang terdiri aset lancar sebesar Rp533,8 miliar.

Kemudian investasi jangka panjang sebesar Rp383,3 miliar, aset tetap sebesar Rp4,6 triliun dan aset lainnya sebesar Rp304,9 miliar.

(*)

Penulis: Edy Nugroho