Opini
Percepatan Pembangunan Infrastruktur di KIPP IKN Nusantara
Pembangunan infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara (IKN Nusantara) terus dikebut, saat ini mencapai 36 persen.
Oleh: Dr Isradi Zainal, Rektor Uniba/Ketua Penjaminan Mutu PII/Direktur Insurin
TRIBUNKALTARA.COM - PEMBANGUNAN infrastruktur di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Nusantara ( IKN Nusantara ) terus dikebut.
Pembangunan dilaksanakan tepat waktu, bahkan sejumlah bangunan melampaui target atau mengalami percepatan.
Infrastruktur yang dibangun melampaui target di antaranya Kantor Presiden, Istana Negara, Lapangan Upacara, Sekretariat Presiden, Kemenko 1,2,3,4, rumah tapak jabatan menteri, dan lain-lain.
Sementara Bendungan Sepaku Semoi, Intake Sepaku, dan lainnya sudah memasuki tahap penyelesaian.

Hal ini disampaikan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono saat meninjau pembangunan IKN Nusantara pada Jumat 28 Juli 2023 untuk melihat dari dekat progres pembangunan.
Pada kesempatan tersebut Basuki Hadimuljono menyampaikan bahwa progres pembangunan di IKN Nusantara mencapai 36 persen.
Baca juga: Inilah Lokasi Pelabuhan Logistik untuk IKN Nusantara yang Mulai Dibangun, Anggaran Rp99, 7 Miliar
Pada hari yang sama kami sempat bertemu saat salat Jumat di Masjid Hunian Pekerja Konstruksi atau HPK di IKN Nusantara. Pagi harinya kami kebetulan ada kegiatan di Kemenko 4 Ibu Kota Nusantara.
Beberapa hari kemudian tepatnya pada 10 Agustus 2023, progres pembangunan secara keseluruhan di IKN naik ke kisaran 40 persen.
Hal itu dikemukakan oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Sumadilaga.
Dalam hal percepatan pembangunan infrastruktur di KIPP IKN Nusantara, saya kagum dengan kerja keras para kontraktor yang memang bekerja siang malam dalam menyeleseaikan tugas tersebut.
Saya kebetulan dalam beberapa kesempatan berkunjung ke Kantor Presiden, Sekretariat Presiden, Wisma Paspampres, Istana Negara, Kantor Kemenko, rumah Jabatan Menteri, dll.
Sebagai contoh Kantor Presiden.
Pada 17 Maret 2023 saya bersama rombongan Guru Besar yang diundang Kementerian PUPR berkunjung ke kawasan Istana Negara untuk melihat progres pembangunan di kawasan tersebut dan lokasi lainnya.
Baca juga: Penerapan ESG dan HESSSQG di IKN Nusantara
Saat itu masih belum terlihat bangunan Kantor Presiden dan Istana Negara.
Saat kami ke Kantor Presiden di IKN untuk suatu pekerjaan, progres bangunan Kantor Presiden pada 29 Maret 2023, penampakan belum terlalu nampak.
Begitu juga dengan Istana Negara.
Namun saya kaget di saat berkunjung lagi di 29 Mei 2023, bangunan Kantor Presiden sudah mulai berwujud. Padahal jelang waktunya cuma dua bulan.
Progres yang mengagumkan ini terjadi juga di bulan Juni, Juli dan Agustus 2023 dan saya saksikan secara langsung.
Pembangunan infrastruktur pemerintahan di KIPP memang harus dipercepat, karena kalau semua selesai tepat waktu atau lebih awal, maka akan mendorong investor untuk berkiprah lebih cepat.
Belum selesai saja, puluhan bahkan ratusan investor sudah berniat untuk berinvestasi.
Pada dasarnya investor hanya menunggu progres pembangunan kantor dan perumahan pemerintah, infrastruktur dasar dan infrastruktur lainnya.
Namun dari semua infrastruktur yang dibangun, progres untuk bangunan kantor dan rumah jabatan Kepala Otorita IKN belum mengalami perkembangan yang memadai.
Baca juga: Jalan Tol Menuju IKN Nusantara Bisa Jadi Runway Pesawat, Khusus Jalur Seksi 6A dan 6B, Cek Lokasinya
Padahal kantor dan rumah jabatan Kepala Otorita IKN sebagai Kepala Pemerintahan mesti berdiri megah untuk melayani masyarakat secara optimal.
Seharusnya rumah dan kantor Kepala Otorita IKN bersamaan selesainya dengan Kantor Presiden dan Istana Negara. Begitu juga rumah jabatan wakil Presiden.
Kami terakhir berkunjung ke KIPP pada 19 Agustus 2023 dan kami melihat bahwa bangunan infrastruktur lainnya seperti rumah ASN, sarana pendidikan, kesehatan, hiburan, dan lainnya belum terlalu nampak.
Diharapkan agar bangunan sarana dan prasarana dipercepat ketersediaannya dan diharapkan selesai sebelum upacara 17 Agustus 2024 atau sebelum ASN dipindahkan.
Hal ini menjadi penting agar mereka bisa bekerja secara optimal.
Jika dicermati pembangunan infrastruktur seperti kantor pemerintah pusat dan penunjang lainnya sudah diupayakan lebih cepat.
Baca juga: Ratusan Personel Kawal Pengamanan Siber IKN Nusantara, Otorita IKN Jalin MoU dengan BSSN dan LKPP
Namun tidak demikian halnya dengan bangunan kantor pemerintah daerah atau Kepala Otorita IKN.
Kantor yang ada di Hunian Pekerja Konstruksi hanya bersifat sementara.
Ada baiknya rumah jabatan dan kantor Kepala Otorita IKN beserta jajarannya cukup luas seperti halnya kantor dan rumah Jabatan Gubernur DKI atau gubernur lainnya.
Jika perlu kantor dan rumah jabatan Kepala Otorita IKN lebih luas dan lebih megah dari kantor gubernur lainnya. Bangunan ini mesti selesai sebelum IKN secara resmi dipindahkan.
Hal ini dimaksudkan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.
Apalagi jabatan Kepala Otorita IKN selain sebagai Kepala Wilayah juga sebagai Menteri.
Namun sering dengan percepatan pembangunan infrastruktur di KIPP IKN dan sekitarnya, maka pembangunan bidang sosial, ekonomi dan budaya juga agar terus digenjot.
Hal ini penting agar pemerintah dan masyarakat IKN siap dalam menghadapi pemindahan IKN secara resmi. (*)
Baca berita Tribun Kaltara menarik lainnya di Google News
BI Rate Respons Guyuran Likuiditas Pemerintah |
![]() |
---|
Likuiditas Perekonomian Indonesia: Pertumbuhan M2 yang Menggembirakan |
![]() |
---|
Sekolah: Harapan Terakhir atau Sumber Masalah dalam Pemberantasan Korupsi? |
![]() |
---|
Persepsi Negatif terhadap Organisasi Kemasyarakatan |
![]() |
---|
Menciptakan Ruang Aman dari Kekerasan dan Pelecehan Seksual di Lingkungan Kampus, Suatu Refleksi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.