Wawancara Eksklusif

Bupati Hamdam Bicara PPU Serambi Nusantara: Tidak Ada Dikotomi Wilayah IKN dan Daerah Sekitarnya

Bupati Penajam Paser Utara ( PPU ) Hamdam mengungkapkan harapannya menjadikan PPU sebagai Serambi Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Editor: Sumarsono
Tribun Kaltim
Bupati Penajam Paser Utara Hamdam saat diwawancarai Tribun di ruang kerjanya. 

Artinya tanpa irigasi teknis, PPU bisa dua kali tanam, kalau misalnya ada irigasi teknis barangkali bisa tiga kali tanam?

Tetap dua kali atau lima kali dalam dua tahun, tetapi hasilnya atau produksinya jauh lebih banyak kalau dia sudah ada irigasi teknis.

Karena sudah terkelola dengan baik pengaturan airnya. Jadi kemungkinan gagal panen bisa kita perkecil.

Baca juga: Ditunjuk Jadi Lokasi IKN Nusantara, 20 Desa di Penajam Paser Utara Masuk Kategori Rawan Pangan

Pak Hamdam ini “kecelakaan politik” ya karena dulu wakil bupati, kemudian dalam setahun terakhir menjadi bupati, ada perubahan signifikan, dulu defisit dan utang APBD-nya besar pak?

Mungkin barangkali dulu waktu menyusun APBD itu didorong oleh semangat yang berlebihan, terlalu optimistis, terkadang prognosis itu tidak bisa sekadar informasi yang kita terima saja, harus diteliti dulu by data baru kita boleh menentukan sebagai rencana pendapatan.

Meskipun kebijakan APBD defisit itu boleh-boleh saja pak, tapi terlalu percaya diri?

Terlalu optimistis, akhirnya diperburuk lagi dengan Covid-19 sehingga itu yang menyebabkan prognosis.

Semua meleset maka memang di situlah mestinya para kepala daerah dan perangkat yang mendukung itu terutama OPD harus punya keahlian khusus untuk melakukan perhitungan.

Yang pasti bagaimana mereka membuat kebijakan yang sudah mempertimbagkan hal yang kemungkinannya bisa mempengaruhi.

Penandatanganan MoU antara Astra dan Pemkab Penajam Paser Utara dalam akselerasi pendidikan di wilayah serambi IKN Nusantara.
Penandatanganan MoU antara Astra dan Pemkab Penajam Paser Utara dalam akselerasi pendidikan di wilayah serambi IKN Nusantara. (Tribun Kaltim/Dwi Ardianto)

Angkanya besar, lebih Rp300 miliar dan itu bisa mempengaruhi tanggung jawab APBD murni. Harus mengendalikan itu?

Tapi selesai, tetap kegiatan pembangunan berjalan juga cuma memang porsinya tidak  begitu besar karena sudah menjadi kesepakatan kita kewajiban kepada pihak ketiga.

Ini harus kita selesaikan karena itu akan berdampak pada kelangsungan usaha-usaha para rekanan, kemudian kelangsungan para ASN kita yang terlambat dibayar hak-haknya.

Bahkan beberapa informasi ada satu dua ASN kita akhirnya putra-putrinya yang ditarik tidak melanjutkan kuliah karena kekurangan biaya.

Beban Rp300 miliar itu tidak sedikit, bagaimana strategi menyelesaikan utang itu?

Akhirnya yang jadi prioritas kita adalah bayar utang, kita bersepakat kalau harus puasa, bagaimana kita harus merestrukturisasi honor THL, terus merestrukturisasi tunjangan ASN.

Sumber: Tribun Kaltim
Halaman 2/3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved