Bupati Hamdam Bicara PPU Serambi Nusantara: Tidak Ada Dikotomi Wilayah IKN dan Daerah Sekitarnya

Itu yang kita lakukan. Memang awalnya ada resisten, tapi kan ada penjelasan kepada semua yang terkait dan bisa dipahami.

Berarti tidak ada lagi tanggungan pemerintah PPU pada siapapun berikutnya?

Tetap saja ada kewajiban yang memang sudah terjadwal dari awal yaitu kewajiban kita untuk membayar ke PT SMI.

Itu pernah kita utang dulu, tapi itu jelas peruntukannya untuk bangunan infrastruktur yang ada di PPU dan itu sudah kita sepakati bahwa itu kewajiban rutin yang harus kita bayarkan setiap tahunnya.

Artinya sudah menjadi bagian dari perhitungan yang harus kita jadikan dasar untuk menentukan kebijakan belanja berikutnya.

Baca juga: Ditunjuk jadi IKN Nusantara, Bupati Hamdam Harap Proyek BTS Turut Berlanjut di Penajam Paser Utara

Mengubah visi PPU menjadi Serambi IKN Nusantara dan penataan organisasi. Apa yang sudah dilakukan terkait dengan penataan organisasi?

Memang ASN dan termasuk tenaga honorer yang menjadi penunjang pendukung ASN, karena masih kekurangan personel itu menjadi motor utama untuk menjalankan roda pemerintahan ini.

Sehingga saya memandang bahwa ini yang harus saya benahi dari awal. Saya orang sana.

Keseharian saya sering berinteraksi dengan teman-teman, jadi saya tahu betul problem PPU.

Siapa kemampuannya apa, saya tahu itu.

Namun demikian kita juga tetap melalui proses yang efektif penilaiannya meminta melalui pihak lain untuk menilai melalui open bidding, lelang jabatan untuk memberikan rekomendasi bahwa memang orang-orang itu orang yang pas.

Baca juga: IKN Nusantara Hadir di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara Kaltim Diharapkan jadi Kawasan Industri

Kita menempatkan sesuai rekomasi pansel dan hampir semua seperti yang kita perkirakan di awal bahwa ini memang yang tepat.

Saat ini tiba-tiba-tiba PPU harus siap menjadi daerah yang bakal paling crowded, paling tumbuh, paling sibuk dengan datangnya IKN, ini siap pak? Apa kesiapan PPU untuk menghadapi IKN?

Jadi seperti saya katakan tadi bahwa kepala daerah ini harus didukung oleh ASN yang solid dan memang menurut kita sudah diisi oleh personel sesuai kapasitas dan keahliannya masing-masing.

Sehingga bupati atau kepala daerah tidak terlalu dipusingkan. Jadi bupati atau kepala daerah bisa lebih banyak membangun relasi luar karena secara otomatis manajemen pemerintah sudah berjalan normal.(Nita Rahayu)