Harapan Masyarakar Kaltim saat Gubernur Isran Noor Kunker dan Pamitan: Pak Jalan Tolong Perbaiki!

"Iya, kami akan bangun rumah layak huni untuk warga kampung," ujarnya ditemui, Rabu (14/9).

Dalam kunjungannya ke Kampung Muhur, selain Wagub, tampak Sekdaprov, Asisten II, Kepala Biro Adbang, Kepala Dinas PUPR-Pera, Kepala Dinas Sosial serta jajaran OPD lainnya.

Gubernur Isran lantas menegaskan kepada jajarannya agar segera membantu warga yang terdampak serta menjadi korban.

Baca juga: 100 Unit Program Rumah Layak Huni NAHP di Malinau Tahun Ini, Total Bantuan Rp 20 Juta Tiap Penerima

Rumah layak huni, nantinya juga akan diupayakan melalui kemitraan bersama perusahaan melalui CSR agar masyarakat segera mendapat hunian baru.

"Iya kita upayakan kemitraan untuk membangun rumah warga yang menjadi korban. Type 36, kayu, kalau bisa 45, nanti kita lihat lagi," tegas Isran Noor.

Sementara itu, Kades Kampung Muhur, Amrusdian menerangkan bahwa ada 75 KK dengan 205 jiwa yang menjadi korban.

"Kalau yang terbakar sekitar ada 59 rumah serta ada 4 unit bangunan Lamin atau Rumah Panjang (rumah adat) yang dihuni puluhan kepala keluarga juga ikut terbakar," jelasnya.

Ia pun berterima kasih atas kunjungan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi serta jajaran Pemprov Kaltim, serta atas bantuan yang diberikan.

Ada IKN Harusnya Mulus

Infrastruktur menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud yang juga mengikuti kunjungan kerja ke Kutai Barat dan Mahakam Ulu, Rabu (13/9).

Hasanuddin mengaku menyimak jalur yang dilewati.

Dari Samarinda melalui Tenggarong hingga Kota Bangun dirasa masih minim perbaikan jalan.

Baca juga: Hari Ini DPRD Kaltim Bahas Pj Gubernur Pengganti Isran Noor, Nama Rektor Unmul Prof Abdunnur Menguat

Termasuk jalan poros arteri dari Kukar menuju Kubar yang juga disorotnya masih perlu perbaikan.

"Banyak ya (koreksinya), termasuk infrastuktur jalan, tidak dipungkiri bahwa bukan semua tanggung jawab provinsi, lebih banyak jalan negara," kata Hamas.

Namun demikian, menurutnya Pemprov Kaltim bisa mengkomunikasikan hal ini ke pemerintah pusat, meski jalan tersebut berstatus jalan nasional.