Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor Diumumkan H-1, Dirjen Otda Akmal Malik Paling Berpeluang

TRIBUNKALTARA.COM, SAMARINDA – Nama Pj Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor informasinya bakal diumumkan sehari (H-1) menjelang berakhirnya masa jabatan Isran Noor-Hadi Mulyadi.

Siapa Pj Gubernur Kaltim yang ditunjuk Presiden Jokowi? Santer beredar kabar nama Akmal Malik, Dirjen Otda Kemendagri paling berpeluang

Seperti diketahui, beberapa hari lagi masa jabatan Gubernur Kaltim Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi akan berakhir pada Sabtu (30/9/2023).

Namun hingga awal pekan ini belum diketahui siapa yang akan menjadi Pj Gubernur Kaltim pengganti Isran Noor.

Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas'ud ditemui usai paripurna membenarkan jika hingga menjelang masa berakhirnya jabatan Gubernur Isran Noor, belum menerima kabar siapa penggantinya.

Baca juga: Pj Gubernur Kaltim Dilantik Oktober 2023, Mendagri Bocorkan Kriteria Calon Pengganti Isran Noor

Pihaknya belum mendapat bocoran nama Pj Gubernur Kaltim.

Menurut Hasanuddin Mas’ud kemungkinan besar Pj Gubernur Kaltim akan diumumkan pada H-1 masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi berakhir.

Artinya, Senin (2/10/2023) pekan depan, Provinsi Kaltim akan memiliki kepala daerah baru untuk sementara waktu, setidaknya selama setahun ke depan.

"Pasti ada penggantinya, tanggal 2 Oktober sudah ada, tanggal 1 Oktober kan hari Minggu," tegasnya, Senin (25/9/2023).

Secara mekanisme semua telah ditempuh DPRD Kaltim, dari pengusulan tiga nama ke Kemendagri, dan selanjutnya, menanti Keputusan Presiden.

"Tunggu saja surat dari pusat (keputusan akhir presiden)," ujarnya.

Baca juga: Nama Rektor Unmul Abdunnur Disebut Bakal Diusulkan Jadi Pj Gubernur Kaltim Gantikan Isran Noor

Beberapa waktu lalu sempat beredar bocoran nama-nama calon Pj Gubernur Kaltim yang bakal diusulkan ke Menteri Dalam Negeri, yakni :

- Dirjen Otda Kemendagri, Dr. Akmal Malik, MSi

- Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Kemenag, Prof. Dr. Phil. H. Kamaruddin Amin, MA

- Rektor Universitas Mulawarman Prof. Ir. Abdunnur

Selain itu ada dua nama lagi yang dimasukkan dalam usulan, yakni Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni dan Deputi Otorita IKN Bidang Sosbud Alimuddin.

Pejabat Pusat Paling Berpeluang

Pengamat politik yang juga dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Mulawarman, Budiman menganalisa, dari sekian nama, figur pusat sangat berpeluang menduduki jabatan Pj Gubernur Kaltim.

Kepentingan pusat makin terasa setelah Pj Bupati PPU yang ditunjuk menggantikan Hamdam adalah pejabat Kemendagri, yakni Makmur Marbun.

Terpilihnya Direktur Produk Hukum Daerah pada Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri tersebut makin menguatkan dugaan bahwa Pj Gubernur Kaltim juga akan diisi dari figur pemerintah pusat.

Baca juga: Masa Jabatan Isran Noor Berakhir 1 Oktober 2023, Berikut Nama-nama Kandidat Pj Gubernur Kaltim

Seperti yang disampaikan Budiman sebelumnya, pemerintah pusat ingin mengamankan kepentingan Ibu Kota Nusantara, tentunya untuk menjaga stabilitas proyek strategis yang tengah berlangsung.

"Jika kepentingan politis, tentunya karena Kaltim sebagai lokasi IKN, tentu akan dicari orang yang mendukung keberlangsungan IKN.

Ini juga bisa jadi pertimbangan, namun kalau dari nama dan siapa yang akan dipilih, tergantung lagi kepentingan pemerintah pusat," ujarnya.

Kepentingan pemindahan Ibu Kota Nusantara, jika figur yang dipilih di luar dari rekomendasi yang ada, tentu terbukti kepentingan pusat kuat untuk IKN.

Penunjukan anak buah Tito Karnavian menjadi Pj Bupati, Budiman menduga bakal akan diikuti pada pemilihan Pj Gubernur Kaltim.

DPRD Kaltim yang telah memberi rekomendasi, sesuai Permendagri 4/2023, bisa jadi juga bukan nama-nama yang dikirimkan. 

Baca juga: Inilah 5 Nama Calon Pj Gubernur Kaltim Pengganti Isran Noor, DPRD Segera Kirim ke Kemendagri

Meski, ada figur pilihan dari Kemendagri, Akmal Malik dalam usulan legislatif. 

"Dua kemungkinan, Pj gubernur bisa jadi Pak Akmal Malik, atau mungkin ada orang pusat lain yang bakal didorong," kata Budiman.

Figur daerah menurut Budiman banyak yang potensial, tetapi irisan kestabilan dalam mengamankan politik Kaltim dengan IKN jadi satu irisan, tentu harus diisi orang tepat.

Nama-nama figur lokal yang direkomendasikan DPRD Kaltim, bisa saja tidak dilirik Mendagri.

Pasalnya irisan antara Kaltim dengan PPU sangat berdekatan, terlebih Pemilu 2024 makin dekat.

"Artinya yang ditunjuk di Kaltim harus orang kuat, kemudian  bisa membangun komunikasi dengan stakeholder  di seluruh lini di Kaltim, karena ada banyak hal yang dituju oleh pemerintah pusat," ujarnya.(uws)