Kurangi Dampak yang Diakibatkan Banjir hingga Kebakaran, Pemkab Bulungan Buat Kajian Resiko Bencana

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Dibandingkan tahun sebelumnya, pada 2023 ini intensitas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara dinilai lebih berkurang. Namun demikian, masih ada potensi bencana lainnya seperti banjir, kebakaran rumah hunian, hingga orang tenggelam.

Demikian diungkapkan Bupati Bulungan Syarwani saat membuka sosialisasi dan internalisasi penyusunan Kajian Resiko Bencana (KRB) dan Sistem Informasi Bencana Berbasis Web di Ruang Tenguyun Lantai II Kantor Bupati Bulungan, Kamis (05/10/2023).

Bupati Bulungan menerangkan, secara geografis Sungai Kayan yang melintasi Kabupaten Bulungan di hulunya terhubung langsung dengan Sungai Wahau, sehingga ketika terjadi banjir di wilayah hulu sungai tersebut, menyebabkan ketinggian air di Bulungan meningkat.

“Oleh karena itu, KRB dan Sistem Informasi Bencana Berbasis Web ini penting untuk dilaksanakan,” ungkap bupati, yang hadir dengan didampingi Wakil Bupati Bulungan, Ingkong Ala.

Baca juga: BPBD Susun Pembaruan Peta Daerah Rawan Bencana di Malinau, Begini Alasannya 

Dijelaskan, KRB menjadi pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat potensi bencana yang melanda.

Meliputi antara lain, jumlah jiwa yang terpapar, kerugian harta benda, hingga kerusakan lingkungan, serta hubungannya dengan elemen resiko berupa bahaya, kerentanan dan kapasitas.

“KRB ini merupakan dokumen wajib daerah yang dapat digunakan sebagai acuan dasar dalam menyusun kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bulungan,” kata Syarwani.

KRB, lanjutnya, disusun Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bulungan dan Universitas Kaltara bersama tim teknis, tenaga ahli serta pihak terkait lainnya.

Melalui KRB juga sebagai langkah antisipasi dini, serta pencegahan awal dalam penanganan bencana di daerah.

Dalam sosialisasi dan internalisasi turut menghadirkan narasumber Direktur Teknis Pemetaan dan Evaluasi Resiko Bencana Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta Kepala Pusat Kebijakan Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.

Bupati Bulungan menambahkan, dokumen KRB dan Sistem Informasi Bencana Berbasis Web Kabupaten Bulungan Tahun 2023, nantinya akan menjadi sebuah produk hukum berupa Peraturan Bupati Bulungan.

Ada beberapa dokumen yang wajib disusun di antaranya  kajian resiko bencana, peta rawan bencana, rencana kontijensi  dan rencana darurat.

(*)

Penulis: Edy Nugroho