Pemkot Balikpapan Siap Bangun Flyover Rapak, Tunggu Rekomendasi Pemerintah Pusat dan Pemprov Kaltim

Di mana kasus kecelakaan maut pertama di Muara Rapak terjadi.

Pada 2010, tambahnya, proses penyusunan Detail Engineering Design (DED),  Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), hingga Analisis Dampak Lalu Lintas (ANDALALIN) juga telah rampung.

Termasuk juga, penyusunan anggaran sebesar Rp 189 miliar  telah disiapkan.

Namun, pihaknya masih menunggu koordinasi pihak provinsi.

Sebab, posisi jalan Muara Rapak menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Baca juga: Inilah Pemicu Kecelakaan Maut Truk Molen Asal Yogyakarta di Simpang Rapak Balikpapan

"Tahun 2020 kita sudah menyerahkan ke provinsi, sehingga rumornya waktu itu, ada anggaran yang dialokasikan untuk flyover lebih kurang Rp 50 miliar.

Secara tugas, pemerintah kota sebenarnya sudah selesai,” kataya.

Hanya saja, menurutnya porsi jalan itu adalah kewenangan nasional dan provinsi. 

“Tapi kita dorong terus proses itu sampai sekarang. Tinggal rekomendasi dari provinsi atau pusat," jelasnya.

Sementara itu, saat kecelakaan maut yang menarik perhatian publik secara nasional pada 2022 lalu terjadi, pihak Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) juga Kementerian PUPR merekomendasikan pembangunan underpass (terowongan) di Muara Rapak.

“Tapi perjuangan kita (flyover) yang secara dokumen sudah lengkap itu masih kita lakukan ke provinsi.

Apalagi wewenang kilometer 0 sampai 3 itu wewenang provinsi, sehingga sangat mudah bagi provinsi melakukan eksekusi itu.

Perjuangan itu kita lakukan, Bahkan Pak Rahmat (Rahmat Masud, Walikota Balikpapan) sendiri mengatakan, jika provinsi tidak mampu, kita juga bisa lakukan sendiri pembangunan itu.

Hanya yang dibutuhkan adalah rekomendasi,” papar Edo. 

Baca juga: Belajar dari Kecelakaan Maut di Simpang Rapak: Kesadaran Berkendara Menentukan Keselamatan Bersama