Hari Ini Empat Peerusahaan Sub Kontraktor Dipanggil, Soal Pemecatan Pekerja Sepihak Masih Mediasi

“Sambil diberikan nota satu bahwa kami sudah melakukan pemeriksaan dan itu untuk ditindaklanjuti. Kita kasih waktu berproses. Jika tidak ada perubahan atau belum maksimal dikerjakan, akan dipanggil lagi dan dilakukan pemeriksaan berikutnya, sampai di mana progresnya, kita beri dia nota pemeriksaan dua,” papar Muhammad Syarwana.

Jika pun tidak dilaksanakan lagi maka akan dilakukan penindakan. Jika nota dua keluar menurut peraturan perundang-undangan, sudah tidak lagi pemeriksaan melainkan penyidikan prosesnya.

Tapi lanjutnya kembali pada normal apa yang dilanggar. Ada norma sebagian izin dicabut. Namun ditegaskannya untuk kasus ini lebih ke perselisihan.

“Kita lihat ini adalah perselisihan di mana kontrak pekerja tidak sesuai. Untuk itu maka menjadi kewenangan Kota Tarakan,” paparnya.

Menjawab tenaga kerja asing, ia tidak ingin berkomentar lebih jauh membahas tenaga kerja asing. Ia ingin fokus pada pembahasan yang dibahas dalam pertemuan kemarin.

"Kita tempatkan persoalan ini dengan pembahasan yang dibahas,” ujarnya.

Ia melanjutkan lagi, aturan pendirian perusahaan termasuk perizinan itu tidak menjadi kewenangan pihak Disnaker untuk menjelaskan. Dari sisi UU Ketenagakerjaan, saat ditanya apakah ada mengatur hubungan kerja pihak owner perusahaan dan kontraktor kemudian berlanjut ke sub-sub kontraktor, ia menjelaskan bahwa seharusnya melihat di perjanjian kerja yang ada. Antara PRI dan CRBC dalam hal ini.

Baca juga: Distransnaker Bulungan akan Kirim Surat Anjuran ke PT BSS Bayar Hak Pekerja, Perusahaan Menolak

“Itu sampai di mana haknya dan sebagainya. Kemudian nanti CRBC tanggung jawabnya haknya sampai ke bawah ke sub kontraktor bagaimana. Harus dilihat di situ, sampai saat ini belum ada ditunjukkan termasuk kontrak kerja sedemikian banyak karyawan itu tidak ada pegang satu pun, persoalannya coba dibayangkan,” ujarnya.

Ia melanjutkan lagi, persoalannya tidak bisa tuntas lantaran empat perusahan yang diadukan tidak hadir sehingga sulit ditanya dalam pertemuan. Langkahnya sendiri ia menjelaskan yang jelas menunggu tindak lanjut pemanggilan dari Disnaker Tarakan.

“Dari Disnaker Tarakan paham tugas mereka,” ujarnya.

Ia melanjutkan menilai dari provinsi, ini adalah Disnaker Tarakan dalam pembinaannya ke lapangan harus bisa membaca situasi kondisi seperti ini. Agar mengantisipasi persoalaan tidak muncul.

“Tapi kalau perusahaan yang bersangkutan tidak terbuka siapa tahu, seperti TKA asing, misalnya dia bilang 10 ternyata 20, siapa yang tahu kalau tidak terbuka. Hal-hal ini terjadi karena dari perusahaan juga, disnaker sudah membina tapi perusahaan punya niat baik tidak,” paparnya.

Ia melanjutkan lagi, PRI sudah diberikan nota satu ditindaklanjuti progres baik namun di perusahaan kontraktor dari PRI tidak dijamin apakah bisa melaporkan dan taat UU Ketenagakerjaan atau tidak.

“Jadi ada rentetan panjang. Seharusnya jika ada kondisi itu, mereka tahu hak mereka, laporlah. Itulah perlu pembinaan naker agar tahu hak kewajiban, di situ bisa ditindak Disnaker,” tegasnya.

Untuk diketahui sebelumnya ada empat perusahaan sub kontraktor dilaporkan pekerja karena dinilai banyak permasalahan ketenagakerjaan mulai dari pemecatan sepihak, adanya ketidakjelasan dan ketidakseusaian kontrak kerja dalam PKWT, upah dan lembur, jaminan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Empat perusahaan sub kontraktor yang dilaporkan dan diadukan ke DPRD Tarakan yakni PT SJI, PT Sandong, PT Xinrui, PT MAS yang semuanya berada di bawah induk sub kon yakni PT CRBC.